Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, angkat bicara terkait seruan pemakzulan Gubernur Dedi Mulyadi oleh Serikat Pekerja Pariwisata Jabar (SP3JB). Pemicunya adalah Surat Edaran (SE) larangan studi tur yang dianggap merugikan sektor pariwisata.
Ono menjelaskan bahwa penerbitan SE tersebut merupakan kewenangan Gubernur. Tujuannya adalah meringankan beban orang tua siswa. Namun, ia mengakui dampak SE ini dirasakan oleh para pekerja pariwisata.
“Saya berharap teman-teman pekerja pariwisata bisa menyampaikan data kerugian secara faktual,” ujar Ono kepada faseberita.id, Selasa (26/8). Data tersebut meliputi dampak pada perusahaan bus, pekerja yang dirumahkan, penurunan okupansi hotel, dan omzet industri kuliner.
Menurut Ono, data yang akurat akan membantu pemerintah dan DPRD dalam merespons situasi ini. DPRD siap mendiskusikan masalah ini dengan OPD terkait, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan, bahkan langsung dengan Gubernur.
Menanggapi usulan pemakzulan, Ono menilai hal itu tidak bisa serta merta dilakukan. “Dari sisi pasal-pasal yang berkaitan dengan pemakzulan, saya tidak melihat adanya aturan yang dilanggar,” tegasnya.
Ono menyarankan agar SP3JB fokus menyampaikan kondisi riil yang ada. Ia menekankan pentingnya mencari titik temu antara niat baik Gubernur untuk meringankan beban orang tua siswa dan dampak negatif bagi pekerja pariwisata.
Ono berencana memfasilitasi audiensi antara SP3JB dan DPRD untuk membahas permasalahan ini. Surat audiensi telah diterima oleh Ketua DPRD.
Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi enggan berkomentar terkait isu pemakzulan tersebut.
Ikuti Kami di Google News: 
Respon (2)