Jakarta, faseberita.id – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan dirinya belum pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) baru untuk kegiatan penebangan sejak menjabat setahun lalu. Sebaliknya, ia justru fokus menerbitkan izin untuk restorasi ekosistem.
“Saya sudah katakan, selama setahun menjabat, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan baru. Justru yang saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau restorasi ekosistem,” ujar Raja Juli usai rapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12).
Raja Juli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua perintah utama kepadanya, yaitu menjaga hutan dan berani dalam mengambil tindakan. Komitmen menjaga hutan ini diwujudkan dengan mencabut 18 izin PBPH seluas total 526.144 hektare pada Februari lalu. Kemenhut juga berencana mencabut 20 izin PBPH lainnya setelah mendapat persetujuan dari Presiden.
Selain itu, Kemenhut telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Keberanian ini adalah perintah dari Pak Prabowo. Alhamdulillah, dengan Satgas PKH yang dibentuk, kami semakin berani menertibkan hutan,” pungkasnya.
Ikuti Kami di Google News: 
