Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan. Usulan agar program unggulan Prabowo Subianto ini dikelola langsung oleh sekolah atau komunitas setempat semakin menguat, menyusul banyaknya kasus keracunan yang terjadi.
Peneliti Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya keterlibatan komunitas dan sekolah dalam pengelolaan MBG. “MBG harusnya dikelola komunitas, dikelola sekolah, dikelola lingkungan terdekat,” ujarnya saat peluncuran MBG Watch. Ia menyoroti adanya daerah yang menyajikan makanan asing bagi murid penerima manfaat, bahkan bahan baku didatangkan dari luar pulau, tidak memanfaatkan potensi lokal.
Guru Besar UGM, Agus Sartono, juga menyarankan agar pelaksanaan MBG diserahkan ke kantin sekolah. Menurutnya, program yang bertujuan mulia ini tercoreng oleh kasus keracunan dan potensi praktik rente. “Tantangannya di implementasi,” kata Agus. Ia meyakini, dengan memberikan kewenangan kepada daerah dan BGN hanya melakukan monitoring, koordinasi akan lebih mudah dan keberhasilan meningkat.
Pemerintah pusat dapat belajar dari negara maju yang menerapkan program serupa melalui kantin sekolah. Cara ini dinilai lebih efektif, makanan tersaji segar, dan menghindari makanan basi. Kebutuhan bahan baku pun dapat dipenuhi dari UMKM sekitar sekolah, menciptakan sirkulasi ekonomi yang baik. Dana yang dialokasikan bisa sampai utuh ke siswa, tidak seperti yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuntut penutupan seluruh dapur MBG, mencatat lebih dari 10 ribu anak menjadi korban keracunan. Aksi protes juga dilakukan oleh ibu-ibu di Yogyakarta, menyoroti komposisi Badan Gizi Nasional (BGN) yang justru diisi oleh orang-orang militer, bukan ahli gizi.
Faseberita.id masih berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak terkait mengenai usulan perubahan pengelolaan program MBG ini.
Ikuti Kami di Google News: 
Respon (1)