Jakarta, faseberita.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak akan dicabut meski siswa terlibat unjuk rasa. Gubernur Pramono Anung Wibowo menegaskan KJP adalah kewenangan Pemprov dan pencabutan tidak menjadi opsi.
“Urusan KJP itu kewenangan sepenuhnya Pemerintah Jakarta. Dan dalam hal ini tidak ada keinginan kami untuk mencabut KJP,” kata Gubernur Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/8).
Meski demikian, Pemprov DKI mengimbau siswa untuk tidak ikut unjuk rasa. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, telah diminta mengirim surat imbauan ke seluruh sekolah.
Disdik DKI juga mengambil langkah antisipasi. Siswa yang tinggal dekat lokasi unjuk rasa diperbolehkan belajar dari rumah. Surat Instruksi Kadis Nomor 31 Tahun 2025 diterbitkan untuk optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Pengawasan kehadiran siswa diperketat melalui komunikasi dengan orang tua.
“Sampai saat ini, ada beberapa kondisi sekolah yang dekat dengan lokasi unjuk rasa atau jarak tempuh anak. Permohonan orang tua, maka anak diperkenankan belajar di rumah dengan tetap berkomunikasi intensif dengan orang tua guna memastikan keberadaan anak,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, Kamis.
Disdik juga memetakan dan mendampingi sekolah swasta yang berpotensi mudah terprovokasi. Rapat koordinasi dengan kepala sekolah, OPD, dan aparat dilakukan untuk memitigasi siswa yang bolos sekolah demi unjuk rasa. Sanksi bagi siswa yang ikut demo belum dijelaskan secara rinci.
Ikuti Kami di Google News: 
