Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan ahli gizi untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh pelosok negeri. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantornya, Minggu (29/9), sebagai upaya memastikan kualitas dan keamanan program tersebut.
“Ahli gizi sedang kami siapkan, sementara akan dibantu dari Kemenkes,” ujar Budi, menekankan komitmen pemerintah dalam meningkatkan mutu program MBG.

Kemenkes akan bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengontrol seluruh tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan. Langkah ini diambil sebagai respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait investigasi menyeluruh kasus keracunan massal yang sempat terjadi dalam program MBG.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama pemerintah. Evaluasi menyeluruh, termasuk kedisiplinan, kualitas, dan standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tengah dilakukan.
faseberita.id mencatat, kasus keracunan dalam program MBG menjadi perhatian serius. BGN mencatat hingga 22 September, terdapat 4.711 korban keracunan yang tersebar di tujuh wilayah Indonesia. Data ini meliputi Sumatra (1.281 orang), Jawa (2.606 orang), serta Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua (824 orang). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 6.452 kasus keracunan hingga 21 September 2025.
Dengan keterlibatan aktif ahli gizi dan pengawasan ketat dari berbagai pihak, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan anak-anak Indonesia.