Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap indikasi keterlibatan lebih dari seratus agen perjalanan haji dan umrah dalam dugaan penyimpangan pengurusan kuota haji tambahan. Hal ini diungkapkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Selasa (12/8) malam.
Menurut Asep, jumlah kuota khusus yang diterima masing-masing agen travel bervariasi, tergantung pada skala usaha mereka. KPK saat ini tengah mendalami Surat Keputusan Menteri Agama (SK Menag) terkait pembagian kuota tersebut, termasuk potensi adanya aliran dana dari pihak travel ke oknum pejabat Kementerian Agama.
Kasus ini bermula dari penambahan kuota haji sebanyak 20.000 setelah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Arab Saudi pada Oktober 2023. KPK menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota tersebut, yang berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp1 triliun.
Faseberita.id melaporkan, KPK telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara secara pasti. Beberapa pejabat dan mantan pejabat Kemenag, serta pemilik agen travel, telah dimintai keterangan. KPK juga telah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Ikuti Kami di Google News: 
Respon (2)