Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah signifikan dengan memangkas sejumlah tunjangan anggotanya, meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Keputusan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menyuarakan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Tuntutan tersebut berisi aspirasi publik yang mendesak transparansi anggaran, reformasi DPR, dan evaluasi kebijakan ekonomi.
“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi,” ujar Dasco.
Pemangkasan tunjangan ini menjadi salah satu realisasi tuntutan jangka pendek yang diajukan masyarakat. Selain itu, DPR juga berjanji memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.
Meski demikian, masih ada sejumlah tuntutan lain yang belum dipenuhi, seperti pembebasan demonstran yang ditahan dan penarikan TNI dari pengamanan sipil. Sementara itu, tuntutan jangka panjang seperti reformasi partai politik dan pengesahan RUU Perampasan Aset memiliki tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026.
Langkah DPR ini menjadi sorotan publik, apakah pemangkasan tunjangan ini merupakan langkah awal reformasi yang sesungguhnya atau sekadar respons sesaat terhadap tekanan publik. Faseberita.id akan terus memantau perkembangan isu ini dan melaporkan kepada Anda.
Ikuti Kami di Google News: 
Respon (4)