faseberita.id – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPSLB PT Bursa Efek Indonesia BEI yang dijadwalkan hari ini 15 September 2026 resmi ditunda. Penundaan ini memicu rasa penasaran publik mengingat pentingnya agenda tersebut.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan penundaan RUPSLB ini akan berlangsung hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK terkait demutualisasi bursa diterbitkan. "Kami akan mempelajari isinya setelah POJK tersebut resmi keluar" ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta Selasa 15 September 2026. Sebelumnya Direksi BEI telah merilis ralat pengumuman pada 14 Agustus 2026 mengenai agenda penting ini.

Menanggapi hal tersebut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fawzi memastikan proses aturan demutualisasi BEI kini telah memasuki tahap finalisasi. "Kami berharap dapat segera merampungkannya bulan ini atau paling lambat pada kuartal ketiga tepatnya September 2026" jelas Hasan di gedung DPR RI Jakarta Kamis 3 September 2026.
Hasan memaparkan OJK telah melakukan pembahasan awal untuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Secara internal seluruh proses telah rampung dan diputuskan dalam forum Rapat Dewan Komisioner RDK. "Penyelarasan dengan Departemen Hukum OJK juga telah tuntas dilakukan" tambahnya.
Lebih lanjut Hasan menerangkan OJK telah mematangkan perumusan final Rancangan POJK RPOJK pada 4 September 2026. Jika hasil perumusan telah ada langkah selanjutnya adalah penomoran dan penetapan oleh OJK sebelum akhirnya diterbitkan dan berlaku efektif.
Setelah POJK tersebut resmi berlaku BEI diwajibkan melakukan penyesuaian signifikan. Ini mencakup perubahan anggaran dasar serta aspek-aspek lain yang terdampak. Hasan menjelaskan struktur kelembagaan kepemilikan dan sifat organisasi BEI akan mengalami transformasi.
BEI juga harus merevisi peraturan-peraturan bursa yang relevan seiring perubahan statusnya menjadi demutualisasi. Puncak dari proses ini adalah mekanisme pengambilan keputusan oleh pemegang saham bursa untuk mengundang pihak di luar anggota bursa agar dapat bergabung sebagai pemegang saham baru. "Dengan masuknya pihak-pihak baru ini kami optimis proses demutualisasi dapat berjalan sukses" pungkas Hasan.







