Tokyo, faseberita.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak keras perusahaan energi asal Jepang, Inpex Corporation, untuk segera mempercepat realisasi proyek gas raksasa Abadi Masela. Desakan ini disampaikan Bahlil saat bertemu CEO Inpex Takayuki Ueda di Tokyo, Jepang, pada Minggu, 15 Maret 2026, menegaskan bahwa proyek yang telah tertunda puluhan tahun ini tidak boleh lagi berlarut-larut.
"Jangan ulur-ulur lagi. Ini 27 tahun, masa kita mau tunggu sampai usia saya 60 tahun baru jadi kan. Apalagi itu kampung ibu saya," tegas Bahlil, menunjukkan urgensi dan sentimen pribadi terhadap proyek strategis di Laut Arafura tersebut, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Senin, 16 Maret 2026. Pemerintah bertekad agar proyek ini segera mencapai tahap keputusan investasi akhir (Final Investment Decision/FID).
Proyek Abadi Masela diperkirakan menelan investasi fantastis sekitar US$ 20 miliar, atau setara Rp 339 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.900 per dolar AS. Bahlil optimis, proyek ini akan menjadi lokomotif ekonomi baru yang signifikan di kawasan Indonesia timur, sekaligus menjadi sumber pasokan gas vital bagi kebutuhan industri nasional.
Saat ini, progres proyek telah mencapai sekitar 25 persen. Pemerintah meminta Inpex untuk memajukan tahapan Front End Engineering and Design (FEED) ke kuartal kedua atau paling lambat kuartal ketiga 2026. Bersamaan dengan itu, proses tender Engineering Procurement Construction (EPC) diharapkan dapat berjalan secara paralel, guna mempercepat fase konstruksi.
Untuk menjamin kepastian pasar, Bahlil bahkan menawarkan kemungkinan agar produksi Lapangan Abadi Masela yang diproyeksikan mencapai 9 juta ton per tahun, dibeli oleh Danantara jika hingga akhir April 2026 belum ada pembeli serius. Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan gas domestik, termasuk untuk program hilirisasi industri.
Bahlil juga menekankan bahwa sejumlah persyaratan administratif krusial telah terpenuhi. Persetujuan lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah diterbitkan pada 13 Februari 2026, menyusul persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan pada Januari 2026. Oleh karena itu, Bahlil mendesak Inpex untuk tetap konsisten memenuhi target tahapan proyek yang telah disepakati.
Menanggapi desakan tersebut, CEO Inpex Takayuki Ueda menyatakan komitmen perusahaannya untuk mempercepat realisasi proyek. Ueda menyebut proyek Masela telah lama menjadi prioritas Inpex, dan pertemuan dengan pemerintah Indonesia ini semakin memperkuat semangat perusahaan untuk mendorong percepatan penyelesaiannya.
Ikuti Kami di Google News: 
