Utang Baru Pemerintah Q1 2026 Capai Rp 258,7 T, Kemenkeu Jelaskan Strategi

faseberita.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa pemerintah telah merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp 258,7 triliun sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Angka ini merepresentasikan 31,1 persen dari total target penarikan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini, yakni Rp 832,2 triliun.

Informasi ini termuat dalam lembar paparan yang dirilis Kemenkeu pada Kamis, 30 April 2026. Kemenkeu menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan APBN 2026 dilakukan secara hati-hati (prudent) dan terukur. Pendekatan ini mempertimbangkan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, serta dinamika pasar keuangan yang terus bergerak.

Penarikan utang ini, menurut Kemenkeu, dialokasikan untuk membiayai berbagai program pemerintah serta menutupi defisit APBN. Hingga Maret 2026, APBN mencatat defisit sebesar Rp 240,1 triliun, setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer menunjukkan angka negatif Rp 95,8 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Sujantoro, dalam keterangan resminya menyatakan bahwa posisi defisit ini "masih sangat terjaga, terukur, dan sesuai dengan desain APBN 2026." Ia menambahkan, pembiayaan anggaran juga dikelola secara hati-hati, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.

Target defisit anggaran untuk tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 689,1 triliun, meningkat dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp 616 triliun. Merujuk pada Undang-Undang APBN Nomor 17 tahun 2025, target pembiayaan utang tahun ini ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun, juga mengalami kenaikan dibandingkan target utang tahun lalu yang sebesar Rp 775,9 triliun.

Secara kumulatif, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat mencapai Rp 9.637,90 triliun. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), yang menyumbang 87,02 persen dari total utang atau senilai Rp 8.387,23 triliun. Sementara itu, sisa porsi utang berasal dari pinjaman, dengan nilai Rp 1.250,67 triliun.

Dengan strategi pengelolaan yang prudent dan terukur, Kemenkeu berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat.