Jakarta, faseberita.id – Sejumlah Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) tingkat pusat mendesak dilakukannya musyawarah nasional (Munas) untuk menuntaskan konflik kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Desakan ini muncul di tengah polemik yang melibatkan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.
Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin, menyatakan bahwa seruan ini merupakan sikap bersama dari Banom NU, termasuk GP Ansor, Pagar Nusa, PMII, Sarbumusi, IPNU, ISNU, dan JATMAN. “GP Ansor bersama seluruh badan otonom NU berdiri tegak memastikan bahwa setiap dinamika disikapi dengan kepala dingin, musyawarah yang jernih, serta adab organisasi yang luhur,” tegasnya kepada awak media, (6/12).
Addin menekankan pentingnya persatuan NU sebagai organisasi besar yang memiliki peran vital bagi bangsa. Ia mengingatkan agar seluruh pihak berpegang pada nilai-nilai dasar NU, yaitu tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (adil), demi menjaga keutuhan NU.
“Memohon kepada PBNU dan pemangku kepentingan agar segera melakukan musyawarah yang jernih, tenang, dan terbuka untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi kemaslahatan jam’iyyah dan jama’ah,” imbuhnya.
Banom NU juga mengapresiasi upaya silaturahmi dan dialog yang telah dilakukan sebagai langkah menjaga persaudaraan dan keutuhan organisasi. Mereka berharap kepemimpinan PBNU dapat terus menjadi teladan.
Instruksi juga diberikan kepada seluruh Banom NU di setiap tingkatan untuk tetap fokus menjalankan program kerja dan memperkokoh pengabdian kepada NU dan masyarakat.
Konflik internal PBNU mencuat setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Beberapa alasan yang diajukan antara lain dugaan keterkaitan dengan jaringan zionisme internasional dan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU.
Polemik semakin memanas dengan munculnya surat edaran PBNU yang menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Namun, KH Yahya Cholil Staquf menolak mundur dan menyatakan surat tersebut tidak sah. Ia juga mengambil langkah dengan mencopot beberapa pejabat PBNU.
Ikuti Kami di Google News: 
