faseberita.id – Pemerintah tengah menggodok skema baru terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan bantuan energi tersebut jatuh ke tangan yang tepat. Fokus utama dalam kebijakan ini adalah pengaturan konsumsi Pertalite (RON 90) yang selama ini dinilai masih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi sebenarnya mampu.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa langkah pengetatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Menurutnya, fluktuasi harga minyak mentah dunia memiliki dampak yang sangat nyata terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kebijakan ini masih dalam tahap persiapan dan akan terus dilakukan," ujar Juda saat memberikan keterangan kepada media di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Juda menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 1 dapat memberikan tekanan sebesar Rp6,8 triliun terhadap defisit APBN. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi energi bersubsidi secara menyeluruh, tidak hanya pada sektor BBM, tetapi juga mencakup subsidi listrik dan gas.
Data menunjukkan bahwa beban subsidi dan kompensasi energi pemerintah mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hingga akhir Agustus 2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah menyentuh angka Rp331,4 triliun. Angka ini melonjak tajam sebesar 52,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari total tersebut, Rp177,1 triliun dialokasikan untuk subsidi, sementara Rp154,1 triliun digunakan untuk kompensasi.
Rencana pembatasan ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengisyaratkan bahwa pemerintah akan menerapkan pembatasan secara bertahap. Sasaran awal pembatasan ini adalah kelompok masyarakat dengan status ekonomi tertinggi, yakni desil 10.
"Kami tidak akan langsung memperketat untuk semua kelompok. Kita akan mulai secara bertahap, mungkin dalam beberapa bulan ke depan, kelompok desil 10 akan menjadi prioritas pembatasan agar subsidi lebih tepat sasaran," jelas Purbaya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan imbauan moral kepada masyarakat kelas atas. Ia meminta agar warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk beralih menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax, demi memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu.
"Bagi saudara-saudara kita yang mampu, yang mobilnya bagus, mari kita gunakan perasaan. Jangan sampai kita mengambil hak subsidi yang seharusnya milik saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," tegas Bahlil.
Di sisi lain, data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan tren peningkatan konsumsi Pertalite. Hingga 30 Juni 2026, penyaluran Pertalite telah mencapai 13,96 juta kilo liter atau sekitar 47,68 persen dari total kuota APBN sebesar 29,27 juta kilo liter. Lonjakan konsumsi ini diduga kuat dipicu oleh masyarakat yang berpindah dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi akibat penyesuaian harga pada jenis bahan bakar lainnya.
Ikuti Kami di Google News: 
