faseberita.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggebrak pasar keuangan dengan menerbitkan obligasi daerah senilai fantastis Rp 3,5 triliun. Targetnya, dana segar ini akan digulirkan pada Juni 2027, bertepatan dengan momen bersejarah lima abad Kota Jakarta, demikian diungkapkan Gubernur Pramono Anung.
Langkah ambisius ini bukan tanpa alasan. Obligasi daerah disebut sebagai jurus jitu untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur krusial dan mendongkrak kualitas pelayanan publik di ibu kota. Dana triliunan rupiah itu rencananya akan dialokasikan untuk sejumlah proyek vital, termasuk kelanjutan pembangunan LRT Fase 1C rute Manggarai-Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, sistem pengendali banjir seperti embung dan polder, hingga penyediaan rumah susun yang layak huni.
Pramono menjelaskan, gagasan penerbitan obligasi ini sudah masuk dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027. Ini adalah strategi cerdas untuk memperkuat pondasi pembiayaan pembangunan di Jakarta. Obligasi ini akan memiliki jangka waktu maksimal tujuh tahun. Penentuan tingkat bunga atau kupon akan disesuaikan dengan gejolak dan kondisi pasar keuangan terkini, demi memastikan pembiayaan yang efisien dan kompetitif.
Persiapan matang terus digeber. Pemprov DKI tak sendirian, mereka intens berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Permohonan dukungan telah diajukan sejak 12 Juni 2026, yang segera direspons positif oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026. Berbagai kementerian dan lembaga turut mendampingi proses ini. Tak hanya itu, untuk memantapkan langkah, Pemprov DKI juga menggelar Capacity Building bertema creative financing pada 20-21 Juli 2026, melibatkan berbagai pihak termasuk DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, OJK, World Bank, dan UNDP.
Namun, rencana besar ini tak luput dari sorotan tajam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, meski mempersilakan DKI untuk menerbitkan obligasi, melontarkan pertanyaan menohok. "Ya enggak apa-apa. Kalau mau terbitin, terbitin saja kan itu Pemda punya ini sendiri. Kalau memang merasa perlu, ya enggak apa-apa. Itu kan otonomi sendiri," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).
Namun, Purbaya kemudian mempertanyakan urgensi penerbitan surat utang tersebut. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah "kebanyakan uang". "Cuman kalau saya pikir, ya pandangan saya saja. Kalau uangnya kebanyakan, buat apa ngutang?" sindirnya. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan mengkaji lebih dalam rencana ini.
Ikuti Kami di Google News: 
