faseberita.id – Persoalan tingginya suku bunga kredit di Indonesia tampaknya masih menjadi batu sandungan besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski berbagai kebijakan moneter telah diambil, masyarakat dan pelaku usaha masih mengeluhkan sulitnya penurunan bunga kredit perbankan. Fenomena ini memicu sorotan tajam dari Komisi XI DPR RI yang mencium adanya praktik di balik layar yang membuat biaya dana perbankan tetap tinggi.
Dalam rapat kerja bersama Bank Indonesia (BI), anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, mengungkapkan temuan mengejutkan dari hasil kunjungan kerjanya ke berbagai daerah. Ia menemukan bahwa salah satu penyebab utama mengapa bunga kredit sulit ditekan adalah karena masih maraknya praktik pemberian bunga khusus atau special rate kepada deposan tertentu.
Menurut Kholid, praktik ini menciptakan persaingan yang tidak sehat di sektor pendanaan (funding). Bank-bank terlihat saling berebut dana dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi kepada institusi atau deposan besar. Akibatnya, biaya dana (cost of fund) yang harus dikeluarkan bank menjadi sangat mahal.
"Masalahnya bukan hanya kredit UMKM yang sulit turun, tapi ada masalah funding yang mahal. Bank-bank berebut dana mahal karena masih ada praktik special rate dari institusi atau deposan yang belum ditertibkan," ujar Kholid dalam rapat tersebut.
Kondisi ini menciptakan efek domino yang merugikan. Karena bank harus membayar bunga tinggi kepada deposan besar, mereka terpaksa menetapkan suku bunga kredit (lending rate) yang tinggi pula agar tetap mendapatkan keuntungan. Dampak paling nyata dirasakan oleh pelaku UMKM yang sangat bergantung pada kredit perbankan untuk modal usaha. Kholid pun mendesak agar Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera membahas bagaimana transmisi kebijakan moneter dapat benar-benar menyentuh lapisan pelaku UMKM secara nyata.
Senada dengan Kholid, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem, Thoriq Majiddanor, juga menyoroti ketimpangan pertumbuhan kredit yang terjadi saat ini. Ia mencatat adanya anomali di mana likuiditas perbankan sebenarnya cukup, namun distribusinya tidak merata atau tersegmentasi.
Jiddan memaparkan data yang menunjukkan ketimpangan tajam antara kredit korporasi dan kredit UMKM. Ia menyebutkan bahwa kredit korporasi mampu tumbuh pesat hingga 22,10 persen, sementara pertumbuhan kredit UMKM justru sangat lamban, yakni hanya menyentuh angka 1,62 persen.
"Jangan sampai upaya memperdalam pasar uang berhasil, tetapi masyarakat tetap menghadapi lending rate yang sulit turun," tegas Jiddan. Ia menekankan bahwa selama perbankan masih terjebak dalam perebutan dana mahal melalui special rate, maka pertumbuhan kredit UMKM akan terus tertinggal jauh dibandingkan sektor korporasi besar.
Ikuti Kami di Google News: 
