faseberita.id – Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas untuk memastikan kucuran likuiditas perbankan tidak hanya berputar di sistem keuangan namun benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta sektor-sektor prioritas. Kebijakan ini diperkuat demi menggerakkan roda ekonomi nasional.
Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan penguatan transmisi likuiditas ini merupakan hasil sinergi lintas lembaga dan penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Menurutnya kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha sangat krusial agar dana yang tersedia benar-benar mendorong ekspansi bisnis peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.

Sejak September 2026 BI telah menaikkan insentif KLM dari 55 persen menjadi 6 persen. Hingga awal Agustus 2026 total insentif yang telah diterima perbankan mencapai angka fantastis Rp4465 triliun atau setara 502 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Namun Destry menyoroti perlunya peningkatan permintaan kredit mengingat masih besarnya plafon kredit yang telah disetujui namun belum ditarik debitur atau undisbursed loan. Ini menunjukkan kendala intermediasi perbankan bukan hanya pada pasokan likuiditas tetapi juga dorongan permintaan pembiayaan dari dunia usaha.
BI berkomitmen penuh menggunakan bauran kebijakan untuk memacu pertumbuhan kredit sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Senada dengan itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menekankan pentingnya likuiditas perbankan yang melimpah agar efektif tersalurkan ke sektor riil demi dampak ekonomi yang lebih besar. Pertumbuhan kredit saat ini terpantau baik di kelompok bank Himbara maupun swasta. Tantangan ke depan adalah memastikan likuiditas tidak hanya tumbuh secara agregat namun juga tercurah ke sektor produktif dan UMKM untuk efek pengganda yang inklusif.
Penguatan pembiayaan UMKM menurut Friderica membutuhkan kolaborasi erat antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perbankan dan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan kondisi perbankan nasional tetap prima ditopang permodalan kuat risiko kredit rendah dan pertumbuhan DPK. Anggito mengingatkan pentingnya disiplin pasar dalam penghimpunan dana perbankan agar persaingan tidak memicu kenaikan biaya dana. LPS melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) berperan menjaga disiplin ini sehingga biaya dana bank terkendali dan membuka ruang bagi penyaluran kredit dengan suku bunga yang lebih kompetitif.
Destry kembali menegaskan sinergi antarlembaga adalah kunci utama agar kebijakan likuiditas dan pembiayaan memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Sinergi Merah Putih bukan sekadar kerja sama namun penyatuan kekuatan dan penyelarasan langkah untuk hasil yang lebih konkret bagi pertumbuhan ekonomi penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Ke depan BI akan terus menjaga kecukupan likuiditas dan memperkuat transmisi suku bunga kebijakan guna efektivitas intermediasi perbankan dalam menopang pembiayaan sektor riil. Bauran kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit meningkatkan produktivitas dunia usaha serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.







