Surakarta Berbenah: Dari Kumuh Jadi Hunian Layak dan Berdaya

SURAKARTA – Transformasi signifikan kini tengah terjadi di kawasan padat penduduk Sangkrah, Surakarta. Deretan rumah baru berwarna putih yang tertata rapi, lengkap dengan balkon dan teras, mencolok di tengah lingkungan yang dulunya identik dengan kekumuhan. Perubahan ini membawa angin segar dan harapan baru bagi warganya.

Sutarto (40), seorang pengemudi ojek daring, adalah salah satu dari sekian banyak warga Sangkrah yang merasakan langsung dampak positif penataan ini. Bersama istri dan ketiga anaknya, ia kini menempati rumah berukuran 4×5 meter yang jauh lebih layak. "Dulu di sini kumuh sekali, tidak tertata rapi, banyak barang rongsok," kenang Sutarto saat ditemui faseberita.id di kediamannya pada Kamis, 12 Februari 2026. Ia dan keluarganya pindah pada Februari 2025 dan mulai menempati rumah baru ini pada Januari 2026, setelah pembangunan sekitar satu tahun.

Dampak paling signifikan, menurut Sutarto, adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terutama bagi tumbuh kembang anak-anaknya. Senada dengan Sutarto, Sumini (60), seorang buruh cuci yang telah lima bulan menempati rumah deret ini seorang diri, juga merasakan kenyamanan. "Hampir semua rumah di sini dulu terbuat dari bambu. Sekarang jauh lebih nyaman dan bersih," ungkapnya.

Tantangan dan Harapan Warga

Meski demikian, proyek hunian layak ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah. Sutarto berharap pemerintah turut membangun jalan di sekitar permukiman, menata drainase, serta membangun talud guna mencegah longsor. Sumini juga mengeluhkan fasilitas air bersih yang belum menyala di rumah deretnya, sehingga ia masih harus membayar Rp 50 ribu per bulan kepada tetangga untuk mengakses air. "Airnya minta ke sebelah (tetangga)," katanya.

Peran SMF dalam Penataan Kawasan

Proyek penataan permukiman ini merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan. Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menjelaskan bahwa perusahaan menyumbang 37 unit dari total 56 unit rumah yang dibangun di Sangkrah. Sementara 19 unit lainnya didanai oleh BUMN Kemenkeu lainnya.

Pembangunan yang dimulai sejak Mei 2025 ini ditargetkan rampung pada Juli 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 4,48 miliar. "Lima puluh enam unit rumah itu dibangun di atas lahan seluas 1.120 meter persegi, yang clear and clean, tanah itu diserahkan dari Pemerintah Kota Surakarta," ujar Ananta dalam taklimat media di Sangkrah.

Selain Sangkrah, SMF juga telah membangun 47 unit rumah di Mojo, Surakarta, sehingga total rumah yang dibangun SMF di kota ini mencapai 84 unit. Sejak 2019, SMF telah berkontribusi pada pembangunan 747 unit rumah di 33 kota, khusus menyasar masyarakat desil 2 ke bawah yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap sehingga kesulitan mengakses pembiayaan rumah. Program ini diklaim sebagai komitmen special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendukung penataan kawasan kumuh dan menekan backlog hunian serta menghapus kemiskinan ekstrem.

Mendefinisikan Hunian Layak dan Data Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan hunian layak berdasarkan empat kriteria: kecukupan luas tempat tinggal (minimal 7,2 meter persegi per kapita), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Data BPS per Desember 2025 menunjukkan, persentase rumah tangga yang bisa mengakses hunian layak secara nasional baru mencapai 68,40 persen. Di Jawa Tengah, angka ini sedikit lebih tinggi, yaitu 74,74 persen.

Sementara itu, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat backlog perumahan secara nasional mencapai 29.171.222 keluarga. Di Jawa Tengah sendiri, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 1.843.247 keluarga, dan jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2.283.510 keluarga.

Pemberdayaan Ekonomi Melalui PIP

Tak hanya penataan permukiman, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP), juga menyatakan komitmennya untuk membantu program pemberdayaan masyarakat di Surakarta. Pemberdayaan ini berupa pembiayaan serta pendampingan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Direktur Utama PIP, Ismed Saputra, menjelaskan bahwa skema pembiayaan tidak disalurkan langsung kepada UMKM, melainkan melalui offtaker seperti koperasi, lembaga keuangan mikro, atau badan usaha. Kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta akan mengidentifikasi lembaga penyalur dan potensi UMKM di wilayah tersebut. Pembiayaan diberikan dengan bunga maksimal 4 persen. "PIP bukan hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan, bisa untuk lembaga penyalurnya atau debiturnya," kata Ismed.

Integrasi Kebijakan untuk Kemandirian Ekonomi

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyambut baik inisiatif ini. Ia menekankan bahwa penataan permukiman tidak bisa berhenti pada pembangunan hunian semata, melainkan harus berlanjut pada kemandirian ekonomi lingkungan yang telah ditata. Oleh karena itu, Astrid mendukung adanya integrasi kebijakan perumahan dengan sektor ekonomi, khususnya ekonomi kreatif dan pariwisata.

Astrid menjelaskan, program dari PIP nantinya akan terintegrasi dengan program pemerintah Surakarta yang telah mengembangkan UMKM Center. Pemerintah akan memberikan edukasi pembiayaan serta pendampingan agar masyarakat bisa memulai usaha mereka sendiri. "Kami ingin kawasan ini juga tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya," tegas Astrid.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang turut hadir di lokasi, menegaskan bahwa proyek penataan permukiman yang dikoordinasi oleh PT SMF merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) badan usaha kementerian. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai memiliki hak atas hunian layak, dan kementerian melihat peluang untuk berkontribusi pada penataan kawasan di Surakarta.

Suahasil lebih lanjut mendorong kerja sama antara SMV Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kota Surakarta sebagai kunci dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi. "Saya minta kepada seluruh special mission vehicle Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pekerjaannya di Kota Surakarta maupun tempat lainnya di seluruh Indonesia," pungkasnya, menandakan komitmen berkelanjutan untuk program serupa di masa depan.