faseberita.id – Kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah berada dalam sorotan tajam para pengamat keuangan. Kenaikan premi risiko gagal bayar atau Credit Default Swap (CDS) menjadi sinyal yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Fenomena ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari persepsi investor terhadap stabilitas keuangan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat.
Kepala Ekonom PT Bank Danamon Tbk, Irman Faiz, mengungkapkan bahwa lonjakan CDS Indonesia dipicu oleh berbagai faktor kompleks. Meski ketidakpastian terkait penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) turut memberikan tekanan, ia menegaskan bahwa faktor geopolitik global memegang peranan yang jauh lebih dominan dalam mendorong kenaikan premi risiko tersebut.

Irman menjelaskan bahwa jika situasi geopolitik dunia membaik, ada peluang besar bagi premi risiko Indonesia untuk melandai. Namun, ia juga memberikan catatan kritis mengenai ketidakpastian MSCI yang diprediksi bisa bertahan hingga awal tahun 2027. Hal ini menuntut pemerintah untuk tidak bersikap santai dalam mengelola struktur keuangan negara.
Salah satu ancaman nyata yang membayangi adalah potensi penurunan peringkat utang (downgrade) oleh lembaga pemeringkat internasional seperti S&P. Menurut Irman, perhatian utama lembaga pemeringkat saat ini tertuju pada beban bunga utang yang mulai menekan penerimaan negara. Saat ini, rasio beban bunga terhadap pendapatan negara telah melampaui angka 15 persen. Jika dalam dua tahun ke depan rasio ini tidak mampu ditekan kembali ke bawah angka 15 persen, Indonesia berisiko mengalami penurunan peringkat kredit.
Oleh karena itu, disiplin fiskal menjadi harga mati. Pemerintah didorong untuk tetap konsisten menjaga defisit anggaran di level maksimal 3 persen. Langkah ini dianggap krusial agar biaya pinjaman (borrowing cost) dapat ditekan secara perlahan, sehingga kepercayaan investor tetap terjaga dan risiko gagal bayar tidak semakin membengkak.
Di sisi lain, pasar obligasi menjadi tumpuan utama dalam menjaga stabilitas aliran modal masuk. Mengingat Indonesia membutuhkan aliran dolar yang stabil untuk membiayai kebutuhan impor di tengah defisit transaksi berjalan, pasar obligasi dianggap jauh lebih dapat diandalkan dibandingkan pasar saham, terutama setelah munculnya isu terkait MSCI.
Irman memproyeksikan bahwa imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi turun ke level 7,2 persen pada tahun mendatang, dengan catatan imbal hasil obligasi Amerika Serikat juga mengalami penurunan. Menjaga selisih imbal hasil (spread) sekitar 240 hingga 270 basis poin sangat penting agar pasar obligasi domestik tetap kompetitif dan menarik bagi para investor asing. Melalui manajemen utang yang pruden dan disiplin fiskal yang ketat, Indonesia diharapkan mampu melewati badai ketidakpastian ekonomi global ini dengan selamat.







