Impor Bioetanol AS: Solusi Energi atau Beban Subsidi Baru?
Sebuah klausul dalam dokumen perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, Agreement on Reciprocal Trade (ART), memicu kekhawatiran baru. Organisasi nirlaba Trend Asia menyoroti potensi beban ganda subsidi yang bisa timbul dari kewajiban impor bioetanol dari Negeri Paman Sam, di tengah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi domestik.
Manajer Riset dan Investigasi Trend Asia, Zakki Amali, dengan tegas menyatakan bahwa kesepakatan ini berisiko menciptakan beban finansial tambahan yang signifikan. "Ketika diimpor, etanol yang biasanya berbahan dasar jagung atau tepung dari AS ini, memerlukan subsidi. Subsidi untuk bagaimana biofuel ini menjadi sebuah campuran," ucap Zakki dalam sebuah media briefing hibrida pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut Zakki, proses pencampuran bioetanol dengan bahan bakar lain membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga memerlukan dukungan subsidi. Ongkos yang harus ditanggung tidak berhenti pada tahap pencampuran saja, melainkan berlanjut hingga produk tersebut beredar luas di pasar. "Termasuk ketika dijual secara retail melalui SPBU-SPBU, ini juga memerlukan subsidi," imbuhnya.
Trend Asia menekankan bahwa kesepakatan pembelian komoditas energi dari AS seharusnya tidak hanya berpatokan pada kebutuhan impor semata. Lebih jauh, pertimbangan mendalam mengenai emisi yang dihasilkan serta potensi lonjakan biaya subsidi tambahan yang muncul, harus menjadi prioritas.
Klausul krusial mengenai impor bioetanol ini tercantum jelas dalam Pasal 2.23 dokumen ART. Pasal tersebut secara eksplisit melarang Indonesia untuk mengadopsi atau mempertahankan kebijakan apa pun yang dapat menghalangi masuknya bioetanol dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, mandat bertahap penggunaan etanol juga termuat dalam pasal ini.
"Indonesia akan menerapkan kebijakannya untuk menyediakan bahan bakar transportasi yang dicampur dengan hingga lima persen bioetanol (E5) pada tahun 2028 dan hingga 10 persen bioetanol (E10) pada tahun 2030," demikian bunyi poin kedua dari pasal 2.23 yang menjadi sorotan. Selain itu, Indonesia juga akan berupaya mencapai penggunaan campuran hingga 20 persen bioetanol (E20), meskipun dengan catatan tergantung pada ketersediaan pasokan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa rencana impor bioetanol dari AS merupakan langkah strategis untuk menutupi selisih antara kebutuhan domestik dengan kapasitas produksi dalam negeri.
"Untuk impor etanol ini, apabila antara kebutuhan kita dan produksi kita itu kurang. Misalkan produksi kita 10, kebutuhan kita 20, 10-nya bisa impor, salah satunya dari Amerika," jelas Bahlil. Pernyataan ini disampaikan Bahlil setelah konferensi pers mengenai perkembangan terkini Timur Tengah dan implikasinya terhadap sektor ESDM, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026, seperti dikutip dari faseberita.id.
Polemik ini menyoroti dilema antara kebutuhan mendesak akan pasokan energi alternatif dan potensi dampak ekonomi berupa beban subsidi yang kian membengkak. Keputusan ini akan sangat menentukan arah kebijakan energi Indonesia di masa mendatang.
Ikuti Kami di Google News: 
