News  

Tanggul Laut Raksasa Jawa Utara: Mega Proyek Triliunan Rupiah

admin
Tanggul Laut Raksasa Jawa Utara: Mega Proyek Triliunan Rupiah

Jakarta, faseberita.id – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) tengah serius menggodok rencana induk pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek kolosal ini, yang diperkirakan menelan biaya fantastis, bertujuan krusial untuk melindungi jutaan jiwa serta aset nasional dari ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang kian mengkhawatirkan.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan, pada Senin, 23 Februari 2026, menegaskan urgensi proyek ini. Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa ini bukan sekadar opsi, melainkan keharusan mendesak. "Bukan hanya 17-20 juta jiwa yang harus kita lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional kurang lebih sekitar US$ 368 miliar," papar Didit saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tanggul Laut Raksasa Jawa Utara: Mega Proyek Triliunan Rupiah
Gambar Istimewa : statik.tempo.co

Proyek ini akan membentang sepanjang 535 kilometer, meliputi wilayah pesisir Banten, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Didit menjelaskan, perlindungan kawasan pesisir ini tidak hanya mengandalkan pembangunan tanggul fisik semata, melainkan sebuah sistem terintegrasi. Pendekatan yang diambil pemerintah akan mengombinasikan tanggul laut lepas pantai (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam seperti penguatan ekosistem bakau.

Estimasi biaya proyek ini tidak main-main, mencapai US$ 80 hingga 100 miliar. Didit menyatakan bahwa pemerintah akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta membuka lebar pintu investasi, termasuk dari investor asing. "Kita sedang mendalami apa keuntungannya untuk kita nanti, untuk Indonesia. Tidak terlalu memberatkan pemerintah kita," ujarnya, menekankan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat tegas terkait proyek ini. Pada Kamis, 12 Juni 2025, dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa tidak bisa lagi ditunda. Ia mengingatkan bahwa rencana strategis ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 1995, atau tiga dekade silam. "Tidak ada lagi penundaan, tidak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera," tegas Prabowo.

Pembangunan keseluruhan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yakni antara 15 hingga 20 tahun. Terkait pembiayaan, Presiden Prabowo membuka peluang bagi calon investor dari berbagai negara, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, serta negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. "Yang mau ikut, silakan, tapi kita tidak tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," tandasnya, menunjukkan komitmen kuat pemerintah.

Menanggapi rencana ini, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan pentingnya konsep kerja sama dan imbal hasil yang jelas jika pemerintah ingin melibatkan pihak swasta. Anindya, yang ditemui usai acara ICI pada 12 Juni 2025, menyoroti bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur ini membutuhkan anggaran jumbo dan jangka waktu puluhan tahun.

Sebagai gambaran, untuk pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jakarta saja, anggaran yang diperlukan mencapai sekitar US$ 8 miliar dengan masa pembangunan setidaknya 8 tahun. Proyek di Jakarta ini rencananya akan dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta. "Nanti kami lihat imbal hasil bagaimana, misal swasta yang mau (ikut menggarap)," kata Anindya.

Menurut Anindya, pembangunan tanggul laut raksasa memang merupakan keharusan untuk melindungi Pulau Jawa. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya konsep kerja sama yang transparan dan menarik agar swasta tertarik untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kepastian hukum untuk investasi jangka panjang semacam ini. "Soal return, kami juga sangat teliti karena pendanaan jangka panjang itu tidak mudah," pungkas Anindya, menggarisbawahi tantangan besar di balik mega proyek ini.

Ikuti Kami di Google News:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *