Jakarta, faseberita.id – Isu krusial mengenai batas wilayah daerah menjadi salah satu fokus utama dalam retret gelombang kedua kepala daerah yang diselenggarakan di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa materi ini sengaja dimasukkan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada para kepala daerah, dengan harapan dapat meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.
Menurut Bima Arya, Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri akan turun langsung memberikan materi terkait batas wilayah. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari penegasan batas desa yang seringkali belum tuntas, hingga penanganan sengketa wilayah dan penarikan garis batas.
"Pak Syafrizal dari Dirjen Adwil akan menyampaikan materi seputar itu, tentang batas-batas desa yang sebagian besar belum tuntas. Juga tentang sengketa wilayah, penarikan garis batas, dan lain-lain," jelas Bima kepada awak media, Minggu (22/6).
Retret yang berlangsung dari 23 hingga 26 Juni 2025 ini diikuti oleh 86 kepala daerah. Mendagri Tito Karnavian secara resmi membuka acara tersebut pada Senin (23/6).
Isu sengketa wilayah memang menjadi perhatian publik belakangan ini. Keputusan Mendagri yang memasukkan empat pulau ke wilayah Sumatera Utara sempat memicu polemik dengan Aceh. Setelah pertemuan di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengembalikan empat pulau tersebut ke Aceh, menyusul ditemukannya dokumen tahun 1992 yang menguatkan status administrasi Aceh atas pulau-pulau tersebut. Selain itu, sengketa 13 pulau di Jawa Timur antara Trenggalek dan Tulungagung juga masih dalam proses penyelesaian.
Ikuti Kami di Google News: 
Respon (1)