Ekonom UMY Kritik Keras Rencana Impor 105 Ribu Pikap India

YOGYAKARTA – Rencana pemerintah untuk mengimpor 105 ribu unit pikap dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Ahmad Ma’ruf, Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), secara tegas mempertanyakan rasionalitas kebijakan tersebut, terutama dampaknya terhadap perekonomian nasional dan industri dalam negeri.

Dalam keterangannya kepada faseberita.id pada Rabu, 25 Februari 2026, Ma’ruf menekankan bahwa kebijakan impor besar-besaran ini perlu dikaji ulang secara mendalam. Ia menilai, klaim pemerintah yang menyebut impor ini sebagai bagian dari percepatan penguatan koperasi desa tidak serta merta menjadikannya rasional dari aspek ekonomi.

“KDMP adalah program strategis yang harus dijalankan dengan perhitungan ekonomi yang matang, bukan secara membabi buta,” ujar Ma’ruf. Ia menambahkan, tidak semua KDMP memiliki kebutuhan spesifikasi kendaraan yang sama, sehingga pengadaan dalam jumlah masif dengan jenis tunggal patut dipertanyakan efektivitasnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf menyoroti peluang emas yang terlewatkan jika pemerintah tetap melanjutkan rencana impor. Menurutnya, kebutuhan pengadaan kendaraan dalam skala besar seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi industri otomotif nasional.

“Jika pesanan dialihkan kepada produsen domestik, nilai tambah yang dihasilkan akan jauh lebih signifikan,” jelas Ma’ruf. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada aktivitas produksi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok bahan baku lokal, bahkan berpotensi menstimulasi lahirnya industri-industri baru di dalam negeri.

Kekhawatiran lain yang diungkapkan Ma’ruf adalah dampak negatif terhadap neraca perdagangan dan cadangan devisa. Ia mengingatkan pentingnya menjaga surplus neraca perdagangan yang sehat, bukan surplus semu dari ekspor komoditas mentah.

“Berapa triliun rupiah yang akan mengalir ke luar negeri jika impor ini tetap dilakukan? Ini akan menggerus cadangan devisa kita dan berpotensi menekan nilai tukar rupiah,” tegasnya. Impor besar-besaran berisiko memengaruhi neraca pembayaran dan stabilitas mata uang nasional.

Ma’ruf juga melihat rencana impor ini bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi yang selama ini kerap digaungkan pemerintah. Industri otomotif nasional berpotensi kehilangan kesempatan besar dari belanja publik, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi.

Sebagai solusi, ia mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang rencana impor tersebut. Dialog konstruktif dengan pelaku industri otomotif nasional dianggap krusial untuk menemukan jalan keluar yang lebih rasional dan strategis.

“Langkah paling rasional adalah membatalkan rencana impor dan menggandeng industri otomotif domestik. Mekanisme pengadaan tetap bisa dilakukan secara terbuka melalui lelang, namun dengan mengedepankan keberpihakan pada produk dalam negeri,” pungkas Ma’ruf, menekankan bahwa bisnis harus memiliki ideologi dan idealisme untuk kemajuan bangsa.