Jakarta, faseberita.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa olahraga padel termasuk dalam kategori yang dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa kesenian dan hiburan. Penegasan ini disampaikan di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/7), menyusul keputusan Pemprov DKI yang memasukkan padel sebagai objek pajak.
Pramono menjelaskan, pengenaan pajak ini selaras dengan fasilitas olahraga lain seperti tenis, squash, biliar, dan lainnya. "Itu memang diatur di pajak hiburan. Padel ini termasuk olahraga yang seperti itu, jadi pajak hiburannya ada," ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan serupa juga diterapkan di daerah lain dan telah diatur dalam undang-undang.
Menurut Pramono, padel termasuk dalam kategori olahraga hiburan, sama seperti bulu tangkis, biliar, tenis, dan renang. Ia pun menyinggung kemampuan ekonomi para pemain padel. "Apalagi yang main padel kan rata-rata orang yang mampu, mohon maaf, rata-rata kan mampu. Untuk sewa lapangan saja berapa mampu," katanya.
Keputusan Pemprov DKI ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Kepala Bapenda Nomor 854 Tahun 2024. Ketua Satuan Pelaksana Penyuluhan Pusat Data dan Informasi Pendapatan Jakarta, Andri M Rijal, membenarkan bahwa tarif PBJT untuk padel adalah 10 persen.
Andri membantah bahwa pengenaan pajak ini karena popularitas padel yang sedang meningkat. Menurutnya, kebijakan ini merupakan penyesuaian terhadap perkembangan olahraga dan hiburan di masyarakat yang menjadi objek pajak daerah. Selain padel, terdapat 20 jenis fasilitas olahraga lain yang juga dikenakan pajak serupa, termasuk lapangan futsal, tenis, bulutangkis, serta tempat kebugaran seperti yoga dan pilates.
Ikuti Kami di Google News: 
