faseberita.id, Jakarta – Suasana misteri menyelimuti pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan perwakilan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa, 10 Februari 2026. Selama dua jam penuh, rapat tertutup itu berlangsung di balik pintu, namun berakhir tanpa sepatah kata pun dari sang menteri maupun jajarannya mengenai substansi pembahasan.
Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu rampung tepat pukul 17.00 WIB. Begitu keluar dari ruang rapat, Purbaya Yudhi Sadewa, yang juga dikenal sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, langsung bergegas menuju mobil dinas yang telah menunggunya.
Upaya awak media untuk menggali informasi mengenai agenda rapat menemui jalan buntu. Purbaya memilih bungkam seribu bahasa, menolak memberikan komentar apapun ketika dicecar pertanyaan. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh dua pejabat tinggi Kementerian Keuangan yang mendampinginya, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman.
"Jangan ke saya. Nanti tanya ke BPK," ujar Luky singkat, sembari berlalu usai rapat, mengindikasikan bahwa BPK mungkin menjadi pihak yang lebih tepat untuk memberikan keterangan.
Sejumlah pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI turut terlihat dalam pertemuan penting tersebut. Dari Komisi XI, hadir Ketua Komisi Mukhammad Misbakhun, didampingi para wakil ketua seperti Mohamad Hekal, Dolfie Othniel Palit, Hanif Dhakiri, dan Fauzi Amro. Beberapa anggota komisi lainnya juga terlihat silih berganti memasuki gedung BPK, menambah daftar peserta rapat yang cukup signifikan.
Meski demikian, secercah informasi berhasil didapatkan dari salah seorang anggota Komisi XI DPR yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat konsultasi terkait siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027. Namun, sama seperti pihak eksekutif, anggota dewan tersebut juga menolak untuk merinci lebih lanjut poin-poin yang dibahas dalam konsultasi penting tersebut.
Keengganan para pihak untuk membuka detail rapat ini menimbulkan pertanyaan mengenai urgensi dan sensitivitas pembahasan APBN 2027 yang akan datang, menyisakan spekulasi di tengah publik.
Ikuti Kami di Google News: 
