faseberita.id – Masa depan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII masih diselimuti misteri. Meskipun sudah disahkan menjadi undang-undang pusat keuangan khusus ini belum memiliki alamat pasti. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan belum ada koordinasi final terkait rencana pembangunan PFII di atas lahan milik Badan Usaha Milik Negara BUMN.
Pernyataan Purbaya ini muncul menanggapi klaim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya yang mengisyaratkan PFII akan memanfaatkan aset BUMN. Purbaya menegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai hal tersebut dan keputusan final terkait lokasi akan berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikannya usai memimpin sidang debottlenecking di kantor Kementerian Keuangan Kamis 23 Juli 2026.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara diketahui sempat melakukan peninjauan terhadap beberapa opsi lokasi yang diajukan. Namun Purbaya menekankan bahwa usulan-usulan tersebut belum mencapai tahap final dan masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut Jakarta dan Bali sebagai kandidat lokasi PFII. Namun Purbaya kembali menegaskan bahwa penetapan lokasi tersebut belum diputuskan secara definitif dan kewenangan penetapan akhir tetap berada di Kementerian Keuangan.
Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII sendiri merupakan kawasan keuangan khusus yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR melalui undang-undang pada rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Inisiatif ini dirancang untuk menarik investasi asing memperdalam pasar keuangan domestik dan mendongkrak daya saing Indonesia di kancah global.
Pemerintah juga telah menyiapkan serangkaian fasilitas dan insentif komprehensif. Ini mencakup kemudahan perpajakan keimigrasian ketenagakerjaan perizinan hingga fasilitas residensi demi menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif.
Ikuti Kami di Google News: 