Jakarta, faseberita.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengusut tuntas dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 tanpa intervensi dari pihak manapun. Kasus yang diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp1 triliun ini terus bergulir dengan pengumpulan bukti yang semakin intensif.
“Tidak ada [intervensi], KPK murni melakukan penegakan hukum,” tegas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menepis segala spekulasi adanya campur tangan dalam penanganan kasus ini.
Meskipun belum menetapkan tersangka, KPK memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah sesuai prosedur dan berlandaskan pada kecukupan alat bukti. Penyidik saat ini fokus menelusuri aliran dana yang melibatkan sekitar 400 biro perjalanan haji.
“Kami tidak ingin gegabah, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, beberapa waktu lalu.
KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mempercepat penelusuran aliran dana yang diduga kuat berasal dari praktik jual beli kuota haji. KPK juga tengah memburu sosok yang diduga menjadi ‘juru simpan’ uang hasil korupsi ini.
Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sejumlah penggeledahan juga telah dilakukan di berbagai lokasi, termasuk rumah kediaman Yaqut, kantor agen perjalanan haji, dan kantor Kementerian Agama. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti yang diduga terkait dengan kasus ini.
KPK akan terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.
Ikuti Kami di Google News: 
