Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu kekhawatiran serius terhadap keselamatan ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan tersebut. Menanggapi situasi genting ini, Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret guna menjamin perlindungan dan keamanan para pekerja migran.
Dalam keterangan tertulis yang diterima faseberita.id pada Minggu, 1 Maret 2026, Wahyu Susilo menekankan pentingnya pembukaan kanal informasi dan pengaduan yang aktif di wilayah-wilayah terdampak konflik. "Pemerintah harus secara terus-menerus memperbarui informasi mengenai situasi keamanan di lapangan agar para PMI dan keluarga mereka tidak merasa terisolasi dan selalu mendapatkan kabar terbaru," ujarnya. Selain itu, Migrant CARE juga mendesak agar pemerintah menyiapkan langkah dan rencana kontinjensi yang matang untuk evakuasi atau perlindungan darurat jika situasi memburuk.
Konflik ini memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026. Serangan tersebut, yang dilaporkan menargetkan para pemimpin tertinggi Iran serta infrastruktur vital dan lokasi sipil di Teheran dan beberapa kota lainnya, telah memperluas cakupan konflik di Timur Tengah ke tingkat yang mengkhawatirkan.
Wahyu menjelaskan, eskalasi perang ini berpotensi berdampak langsung pada ratusan ribu PMI yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. "Konflik ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam dan memicu rasa ketakutan di kalangan pekerja migran, terutama mereka yang berada dekat dengan lokasi perang. Mereka merasa tidak aman dan selalu dalam bayang-bayang ancaman," tegas Wahyu.
Laporan dari faseberita.id dan berbagai kantor berita internasional menyebutkan, serangkaian ledakan mengguncang Teheran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026, menyusul serangan Israel. Seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa operasi tersebut merupakan serangan militer gabungan. Tidak hanya Iran, ledakan juga dilaporkan terjadi di Qatar, Kuwait, Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), dan Manama (Bahrain), lokasi pangkalan militer AS. Insiden ini terjadi setelah Iran meluncurkan rudal balasan ke arah Israel.
Sebagai respons terhadap situasi yang memanas, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab segera menutup wilayah udara mereka. Bahrain mengonfirmasi bahwa markas besar Armada ke-5 Angkatan Laut AS menjadi sasaran rudal. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Qatar melaporkan berhasil mencegat rudal Iran dengan sistem pertahanan Patriot. Irak, yang berbatasan langsung dengan Iran, juga menutup wilayah udaranya untuk mencegah insiden tembakan salah arah. Sirene darurat bahkan terdengar di Yordania, menandakan status siaga.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, melalui rilis pers yang diterima faseberita.id pada Sabtu, 28 Februari 2026, mengecam keras serangan gabungan AS dan Israel. Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap lokasi sipil dan infrastruktur vital di Teheran serta kota-kota lain merupakan pelanggaran nyata terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran, serta melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Menanggapi agresi ini adalah hak sah dan legal Republik Islam Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB," bunyi pernyataan Kedubes Iran. Mereka menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Iran akan menggunakan hak tersebut sepenuhnya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan memberikan respons "tegas dan kuat" terhadap agresi. Iran juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional yang diakibatkan oleh agresi terang-terangan ini, mengingat peran PBB sebagai penjaga perdamaian global.
Ikuti Kami di Google News: 
