faseberita.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait membawa angin segar bagi jutaan keluarga Indonesia. Ia menjamin suku bunga Kredit Pemilikan Rumah KPR bersubsidi akan tetap stabil di angka 5 persen flat sepanjang masa angsuran tanpa ada kenaikan. Keputusan ini menjadi tameng bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tengah gejolak ekonomi dan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.
Maruarar menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan berpihak kepada rakyat. Meskipun dinamika ekonomi global dan domestik terus bergerak bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP tetap dijaga agar akses terhadap hunian layak dan terjangkau tidak terhambat. Ini adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada warga berpenghasilan minim.
Selain itu kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto juga telah dibahas intensif. Maruarar memastikan skema cicilan panjang ini siap diimplementasikan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Danantara yang dipimpin Rosan dan BP BUMN Dony yang telah membantu menjaga program ini tetap pada jalurnya.
Dalam kesempatan yang sama perkembangan distribusi FLPP tahun 2026 juga diungkap. Dari target ambisius 350.000 unit rumah realisasi hingga kini telah mencapai 78.277 unit atau sekitar 2236 persen dari sasaran tahunan. Angka ini menunjukkan progres positif dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
Maruarar juga menghadiri rapat penting bersama Danantara Indonesia untuk memperkuat dukungan strategis terhadap Program 3 Juta Rumah. Ini merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Diskusi dalam rapat tersebut mencakup pendataan inventaris rumah susun milik BUMN. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan aset negara demi mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat luas.
Program Gentengisasi yang fokus pada peningkatan kualitas rumah warga juga mendapat sokongan kuat dari sektor perbankan khususnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ini menunjukkan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan rumah layak huni.
Penyelesaian rumah susun Meikarta turut menjadi agenda utama pembahasan. Pemerintah bersama Danantara Indonesia merancang sejumlah langkah strategis. Ini meliputi proses serah terima hibah percepatan uji tuntas legalitas tanah yang sedang digarap Danantara hingga penetapan BUMN yang akan mengemban tugas proyek tersebut. Skema penetapan harga jual per unit juga dibahas agar sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan secara optimal.
Rapat tersebut juga menginisiasi penyusunan Instruksi Presiden Inpres oleh Danantara. Inpres ini diharapkan menjadi instrumen percepatan dalam menuntaskan berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.
Ikuti Kami di Google News: 
