Medan, faseberita.id – Citra satelit mengungkap fakta mencengangkan: deforestasi brutal melanda Sumatra Utara (Sumut) dalam satu dekade terakhir. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut mencatat, sekitar 2.000 hektare hutan lenyap antara tahun 2016 hingga 2025.
Kerusakan lingkungan ini diduga kuat menjadi biang keladi banjir bandang yang kerap menerjang wilayah tersebut. Walhi menampik pernyataan Gubernur Sumut yang menyebut cuaca ekstrem sebagai penyebab utama.
“Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, dalam konferensi pers. Ia menuding sejumlah perusahaan bertanggung jawab atas pembukaan lahan secara masif.
Senada dengan Walhi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan LBH Indonesia Regional Barat menyoroti krisis iklim akibat deforestasi dan pemberian izin konsesi pertambangan serta perkebunan sebagai faktor krusial.
“Pemerintah gagal dalam tata kelola hutan yang baik,” kritik LBH. Mereka menyoroti kemudahan izin usaha perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan demi proyek PLTA di Sumatra.
LBH mencatat, antara 2020-2024, ratusan ribu hektare hutan di Sumatra Barat hancur. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di kawasan konservasi dan hutan lindung, termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat. Tambang ilegal dan pembalakan liar memperburuk situasi di Dharmasraya, Agam, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.
Hilangnya pepohonan menyebabkan air hujan tak terserap, memicu banjir dan genangan di Kota Padang. LBH mendesak Kementerian Kehutanan, ATR BPN, ESDM, dan LHK untuk bertanggung jawab dan mengevaluasi total izin industri ekstraktif. Moratorium izin baru juga dianggap mendesak.
Banjir bandang dan longsor telah melanda Sumbar, Sumut, dan Aceh. Data BNPB menunjukkan korban jiwa mencapai 604 orang, dengan Sumut mencatat angka tertinggi (283 jiwa), disusul Sumbar (165 jiwa) dan Aceh (156 jiwa).
Ikuti Kami di Google News: 
