Bansos Digital Meluas Siapkah Indonesia

faseberita.id – Sebuah gebrakan besar tengah disiapkan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Uji coba digitalisasi perlindungan sosial kini diperluas secara signifikan dari 43 menjadi 143 kota dan kabupaten tahun ini. Namun di balik ambisi ini sejumlah tantangan krusial menghadang terutama terkait kepemilikan gawai cerdas di kalangan penerima manfaat serta potensi kerentanan keamanan data.

Pengalaman di Banyuwangi Jawa Timur menjadi cermin nyata. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyobudi mengungkapkan hanya sekitar 9 hingga 10 persen penerima bansos yang memiliki ponsel pintar. Ini memunculkan pertanyaan besar tentang akses Identitas Kependudukan Digital IKD. Untuk mengatasi kendala ini pemerintah menyiapkan skema pendampingan khusus bagi warga yang belum memiliki perangkat digital.

Teguh menjelaskan pendampingan akan melibatkan berbagai pihak mulai dari aparatur sipil negara di daerah perangkat kecamatan dan kelurahan hingga pengurus RT RW serta pendamping Program Keluarga Harapan PKH. Mereka akan bertugas membantu proses verifikasi bagi penerima bantuan yang belum memiliki akses ke telepon pintar memastikan tidak ada yang tertinggal dalam sistem baru ini.

Selain kesiapan masyarakat pemerintah juga sangat mewaspadai risiko keamanan data. Integrasi data kependudukan yang masif membuka celah bagi potensi serangan siber yang mengancam privasi jutaan warga. Teguh menegaskan perlindungan data menjadi prioritas utama dalam implementasi sistem ini.

Untuk memperkuat pertahanan siber sebuah Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah telah dibentuk. Komite ini melibatkan kementerian dan lembaga strategis seperti Kementerian Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Sosial hingga Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membentengi sistem dari ancaman digital.

Guna memastikan kelancaran program pemerintah juga membentuk koordinator wilayah yang bertugas mendampingi pemerintah daerah percontohan. Pendampingan meliputi penyediaan infrastruktur pelatihan sumber daya manusia hingga memastikan komitmen daerah. Targetnya seluruh persiapan wilayah uji coba ini rampung pada Oktober 2026 sebelum peluncuran nasional digitalisasi perlindungan sosial direncanakan pada akhir tahun.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima turut menyoroti bahwa ekspansi program ini harus diimbangi dengan kesiapan matang di setiap daerah. Menurutnya setiap inovasi selalu memiliki risiko namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mampu meminimalkan potensi masalah baru yang mungkin timbul akibat sistem digital ini. Aria mengingatkan bahwa semua ada risikonya namun upaya untuk memperkecilnya harus terus dilakukan.