Jakarta – Amnesty International Indonesia menuding Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran telah bergeser menjadi “otoritarianisme elektoral,” mengutip laporan V-Dem Institute. Tuduhan ini dibantah oleh anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto.
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa meskipun pemilu tetap dilaksanakan, kualitas demokrasi di Indonesia dipertanyakan. Ia menyoroti kurangnya tindak lanjut atas kasus tewasnya demonstran dalam aksi unjuk rasa pada Agustus lalu, serta lemahnya fungsi pengawasan DPR.
“Kepolisian tidak melakukan investigasi, pemerintah tidak melakukan investigasi,” ujar Usman dalam sebuah acara diskusi. Ia juga mengkritik Komisi III DPR yang dinilai tidak proaktif meminta pertanggungjawaban Kapolri terkait kasus tersebut.
Menanggapi hal ini, Wihadi Wiyanto membantah bahwa DPR telah kehilangan fungsi pengawasannya. Ia mengklaim bahwa kontrol terhadap pemerintah tetap berjalan melalui rapat-rapat komisi dan sikap kritis anggota DPR.
“Kita melihat bahwa di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang rapat komisi, kita melihat kontrol tetap berjalan,” kata Wihadi. Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini masih dalam masa transisi dan memerlukan penyesuaian dalam sistem pengawasan.
Di sisi lain, pemerintah Prabowo-Gibran telah menginjak usia satu tahun. Meskipun sejumlah program strategis telah diluncurkan, survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan bahwa kinerja kabinet belum memenuhi ekspektasi publik.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, mengungkapkan bahwa mayoritas responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka stagnan. Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam.
Namun, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (20/10), Prabowo menyampaikan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran telah mengalami penurunan. Ia menyebut angka kemiskinan 8,47 persen sebagai rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia.
Ikuti Kami di Google News: 
