SINGAPURA, faseberita.id – Indonesia memiliki potensi besar untuk mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, terutama melalui inisiatif global RE100. Namun, sejumlah hambatan kebijakan masih menjadi ganjalan bagi perusahaan yang ingin mengakses listrik hijau secara langsung. Demikian disampaikan Direktur Energi Climate Group, Sam Kimmins, di sela-sela Climate Group Asia Action Summit di Singapura pada Kamis, 21 Mei 2026.
Kimmins menjelaskan, RE100 merupakan kampanye global yang mendorong perusahaan untuk berkomitmen menggunakan 100 persen listrik dari sumber energi terbarukan. Saat ini, terdapat 133 anggota internasional RE100 yang telah beroperasi di Indonesia. Climate Group sendiri tengah aktif menjajaki kerja sama dengan berbagai perusahaan di Tanah Air agar turut bergabung dalam inisiatif ini.
Dalam upaya ini, Climate Group menggandeng organisasi lokal seperti Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai mitra strategis. Keterlibatan organisasi lokal dinilai krusial karena pemahaman mereka terhadap konteks kebijakan setempat serta peran mereka sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah. Di sisi lain, Kimmins mengapresiasi keterbukaan pemerintah Indonesia dalam membahas pengembangan energi terbarukan dan mekanisme investasi hijau.
Tantangan Akses dan Subsidi Fosil
Meski demikian, Kimmins menyoroti salah satu tantangan fundamental di Indonesia: ketiadaan mekanisme yang memungkinkan produsen energi terbarukan independen (Independent Power Producers/IPP) untuk menjual listrik secara langsung kepada perusahaan melalui jaringan PT PLN (Persero). Padahal, skema seperti perjanjian pembelian listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dianggap vital untuk menekan biaya listrik hijau dan sekaligus membuka keran pembiayaan swasta bagi proyek-proyek energi bersih.
"Skema PPA sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pengembang dan investor. Tanpa itu, harga listrik terbarukan menjadi kurang kompetitif dan akses pembiayaan swasta sulit didapat," ujar Kimmins.
Saat ini, Climate Group tengah berdiskusi intensif dengan pemerintah Indonesia mengenai skema penggunaan bersama jaringan listrik. Kimmins meyakini, model ini dapat menguntungkan semua pihak: pengembang independen mendapatkan kepastian pembeli, sementara PLN tetap memperoleh pendapatan dari jasa transmisi.
Selain persoalan akses jaringan, Kimmins juga menyoroti dampak subsidi energi fosil di Indonesia. Menurutnya, subsidi ini menciptakan distorsi harga, membuat energi konvensional terlihat lebih murah dan secara tidak langsung menghambat daya saing energi terbarukan. "Meskipun biaya produksi listrik terbarukan sejatinya kompetitif, sinyal harga yang bias akibat subsidi menghalangi pasar untuk merasakan potensi penuhnya," tambahnya.
Mendorong Pasar yang Kompetitif
Untuk menciptakan pasar energi yang lebih kompetitif, Kimmins menekankan pentingnya pengurangan hambatan regulasi. Climate Group, lanjutnya, tidak secara khusus mendorong subsidi tambahan untuk energi terbarukan, melainkan lebih fokus pada pembukaan akses pasar agar energi bersih dapat bersaing secara alamiah berdasarkan keunggulan biayanya.
"Kami percaya bahwa dengan menghilangkan rintangan regulasi, pasar energi Indonesia akan menjadi jauh lebih kompetitif. Ini akan memungkinkan energi terbarukan untuk bersaing secara adil dan mempercepat transisi energi yang sangat dibutuhkan," pungkas Kimmins.
Ikuti Kami di Google News: 
