Herman Saheruddin Resmi Nahkodai Dirjen SPSK Kemenkeu

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK). Penunjukan ini menandai babak baru kepemimpinan di salah satu direktorat jenderal vital Kementerian Keuangan, menyusul beralihnya tugas pejabat sebelumnya.

Herman Saheruddin, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen SPSK sejak 27 Maret 2026, kini akan mengemban posisi definitif tersebut. Menteri Purbaya mengonfirmasi bahwa pengesahan jabatan Herman tinggal menunggu kelengkapan administrasi. "Calon pejabat barunya kan dia (Herman), tinggal tunggu proses suratnya saja," ujar Purbaya usai menghadiri acara PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, pada Rabu, 22 April 2026.

Sebelum mengemban amanah sebagai Plt Dirjen SPSK, Herman memiliki rekam jejak yang solid di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sejak tahun 2010, ia aktif berperan sebagai Kepala Program Restrukturisasi Perbankan dan Hubungan Lembaga di institusi tersebut, mengukuhkan pengalamannya yang luas di sektor keuangan.

Sementara itu, Masyita Crystallin, pejabat yang digantikan Herman, telah resmi mengakhiri masa tugasnya di Kementerian Keuangan. Sejak 11 Februari 2026, ia bergabung dengan PT Danantara Investment Management (Persero) atau DIM, anak usaha Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning.

Kementerian Keuangan dalam keterangan resminya pada 13 Februari 2026, menjelaskan bahwa penugasan Masyita ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sinergi kebijakan dan investasi, guna mengakselerasi pendalaman sektor keuangan nasional.

DIM sendiri merupakan entitas pengelola investasi yang berfokus pada optimalisasi dan pengembangan aset strategis milik BUMN serta negara. Alih tugas kepemimpinan ini, menurut Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang efektif. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia, dengan seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan berpegang pada prinsip good governance.