Indonesia Usung Keadilan Digital & Reformasi WTO di Kamerun

Yaoundé, faseberita.id – Delegasi Indonesia siap mengusung agenda krusial dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization (WTO) yang akan berlangsung di Yaoundé, Kamerun, pada 26-29 Maret 2026. Salah satu fokus utama yang akan diperjuangkan adalah kelanjutan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, atau yang dikenal sebagai Customs Duties on Electronic Transmission (CDET).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa pembahasan mengenai nasib moratorium ini sangat penting. Menurutnya, setiap kebijakan global di sektor niaga elektronik atau e-commerce harus secara serius mempertimbangkan kesenjangan digital yang ada, serta kebutuhan pembangunan spesifik bagi negara-negara berkembang.

"Indonesia berpandangan bahwa setiap keputusan terkait e-commerce perlu mempertimbangkan aspek pembangunan dan kesenjangan digital, khususnya bagi negara berkembang," ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima faseberita.id pada Selasa, 24 Maret 2026.

Selain menuntut kajian komprehensif terhadap moratorium tersebut, delegasi Indonesia juga akan mendesak kelanjutan Program Kerja E-Commerce di WTO. Isu perdagangan digital memang menjadi salah satu topik sentral yang akan dibahas oleh perwakilan Indonesia di forum internasional ini.

Dorong Reformasi WTO untuk Keadilan Global

Dalam konteks yang lebih luas, Budi Santoso menjelaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong reformasi WTO. Tujuannya adalah agar manfaat organisasi perdagangan global ini dapat dirasakan secara adil oleh negara-negara berkembang, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan.

Menurut Budi, reformasi sistem perdagangan multilateral adalah langkah mendesak untuk memperkuat mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus, sekaligus memastikan adanya perlakuan khusus yang proporsional bagi negara-negara berkembang. "Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," tambahnya, menyoroti pentingnya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Sejumlah isu lain yang juga akan dibawa oleh Indonesia dalam konferensi ini meliputi subsidi perikanan, sektor pertanian, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Menteri Budi memastikan bahwa seluruh agenda ini telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait di Indonesia. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan posisi tawar Indonesia tetap kuat dan solid dalam setiap perundingan multilateral yang akan dihadapi.

Perjuangan untuk Petani dan Nelayan Kecil

Indonesia juga berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS). Di sektor pertanian, perundingan akan menyoroti krusialnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Indonesia berpendapat bahwa aturan global di sektor ini harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang untuk menjaga stabilitas pangan domestik mereka.

"Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif, dan berkelanjutan," tutur Budi, menegaskan komitmen Indonesia terhadap kelompok rentan ini.

Delegasi Indonesia dalam forum WTO kali ini akan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha. Selain menghadiri sidang utama, delegasi juga dijadwalkan mengikuti serangkaian pertemuan tingkat menteri, koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk memperkuat posisi dan kepentingan Indonesia dalam kancah perdagangan internasional.