Gejolak Timur Tengah Dorong Harga Minyak ke Puncak 5 Tahun

JAKARTA, faseberita.id – Harga minyak dunia kembali mencetak rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, meroket signifikan dalam sepekan terakhir, dipicu oleh eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi global. Ancaman penutupan Selat Hormuz, sebagai imbas konflik antara Iran dengan blok Amerika Serikat-Israel, menjadi katalis utama lonjakan harga ini.

Menurut data dari Trading Economics yang dihimpun faseberita.id, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak hingga mencapai US$84 per barel pada penutupan perdagangan Jumat, 6 Maret 2026. Secara mingguan, komoditas acuan AS ini telah melesat sekitar 21 persen, menandai lonjakan terbesar sejak tahun 2020.

Lonjakan harga ini terjadi setelah krisis di kawasan Teluk Persia nyaris melumpuhkan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Jalur pelayaran strategis tersebut, yang biasanya dilewati sekitar 20 juta barel minyak dan produk petroleum setiap hari, kini menghadapi risiko keamanan yang tinggi, masalah asuransi, serta ketidakpastian operasional. Akibatnya, sejumlah produsen minyak dilaporkan mulai mengurangi produksi, yang semakin memperketat pasokan di pasar global.

Sementara itu, harga minyak mentah Brent crude, sebagai acuan global, juga tak luput dari kenaikan. Tercatat, harga Brent naik 4,93 persen atau sekitar US$4,01, mencapai US$85,41 per barel.

Menyikapi situasi ini, Pemerintah Amerika Serikat mengisyaratkan langkah-langkah intervensi untuk meredam gejolak harga energi, termasuk opsi pelepasan cadangan minyak strategis (Strategic Petroleum Reserve). Washington juga sementara waktu memberikan kelonggaran kepada India untuk membeli sebagian minyak mentah Rusia yang sudah berada di laut.

Di sisi lain, Arab Saudi dilaporkan menaikkan harga jual minyak untuk pasar Asia dan mulai mengalihkan sebagian pengiriman melalui pelabuhan Laut Merah, sebagai upaya menghindari jalur Selat Hormuz yang kini bergejolak, demikian laporan Trading Economics.

Bebani Anggaran Negara Indonesia

Dampak domino lonjakan harga minyak global ini tak pelak akan menekan kondisi fiskal Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terancam mengalami pelebaran defisit jika konflik di Timur Tengah semakin meluas dan berkepanjangan.

Dalam asumsi makro APBN 2026, pemerintah menetapkan harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$70 per barel. Namun, pada awal Maret 2026, harga minyak dunia sudah menembus angka di atas US$80 per barel, jauh melampaui proyeksi.

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam sebuah diskusi yang digelar UOB Indonesia di Jakarta Selatan pada Senin, 2 Maret 2026, menjelaskan bahwa "Setiap kenaikan satu dolar ICP (harga minyak mentah Indonesia) akan menambah beban belanja negara sebesar Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi."

Meski demikian, kenaikan harga minyak juga turut menambah penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Menurut Susiwijono, setiap kenaikan US$1 per barel dapat meningkatkan penerimaan negara sekitar Rp3,6 triliun melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas. Namun, ia menegaskan bahwa kenaikan penerimaan tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan lonjakan belanja. "Artinya, ada potensi defisit sekitar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan satu dolar AS," imbuhnya.

Dilema Harga BBM Bersubsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta pada Selasa, 3 Maret 2026, menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum akan mengalami perubahan, meskipun harga minyak dunia terus merangkak naik. "Harganya tetap sama sebelum ada perubahan dari pemerintah," kata Bahlil.

Ia menyebutkan bahwa harga ICP dalam APBN 2026 dipatok US$70 per barel, sementara di pasar saat ini sudah berada di kisaran US$78–80 per barel. Kesenjangan ini berpotensi meningkatkan kebutuhan dana subsidi energi secara signifikan.

Di sisi lain, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengalihkan sumber impor minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Selama ini, sekitar 25 persen impor minyak Indonesia berasal dari kawasan yang kini bergejolak tersebut. Menurut Bahlil, langkah pengalihan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana Indonesia berkomitmen untuk membeli minyak dan liquefied petroleum gas (LPG) senilai US$15 miliar dari Negeri Paman Sam.

Fahmy Radhi, seorang Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), menyoroti bahwa lonjakan harga minyak global ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah. "Jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi yang harus ditanggung APBN akan semakin besar. Sebaliknya, jika harga BBM dinaikkan, kebijakan tersebut berpotensi mendorong inflasi karena konsumsi BBM bersubsidi masih sangat besar," jelas Fahmy.

"Karena konsumen terbesar BBM itu Pertalite dan solar. Jadi ini memang pilihan sulit bagi pemerintah," pungkasnya, menggambarkan kompleksitas tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia di tengah gejolak global.