Awal 2026: Pemerintah Tarik Utang Rp 127,3 T, Mayoritas SBN

faseberita.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah memulai penarikan utang baru di awal tahun 2026, dengan total mencapai Rp 127,3 triliun per 31 Januari. Angka ini merupakan bagian dari target pembiayaan utang yang ambisius dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam konferensi pers ‘APBN Kita’ di Jakarta pada Senin, 23 Februari 2026, menjelaskan bahwa jumlah tersebut merepresentasikan 15,3 persen dari total target penarikan utang pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun untuk tahun anggaran 2026. Juda juga menekankan bahwa realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.

Sebagian besar pembiayaan utang ini, menurut Juda, didukung kuat oleh pendanaan dari pasar Surat Berharga Negara (SBN). Secara keseluruhan, pembiayaan anggaran hingga akhir Januari 2026 tercatat sebesar Rp 105,06 triliun, atau 15,2 persen dari target APBN.

Pembiayaan anggaran merupakan instrumen penting untuk menambal defisit anggaran, yang sumbernya meliputi penarikan utang dan pembiayaan non-utang seperti investasi. Untuk tahun 2026, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp 689,1 triliun, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar Rp 616 triliun.

Meskipun demikian, Juda Agung meyakinkan publik bahwa realisasi pembiayaan anggaran masih ‘on track’ dan kredibilitasnya tetap terjaga. Berdasarkan Undang-Undang APBN Nomor 17 Tahun 2025 untuk tahun anggaran 2026, target pembiayaan utang ditetapkan lebih tinggi, yakni Rp 832,2 triliun, naik dari target tahun lalu sebesar Rp 775,9 triliun.

Sebagai gambaran lebih luas, posisi utang pemerintah secara keseluruhan per 31 Desember 2025, menurut data Kementerian Keuangan, telah menyentuh angka Rp 9.637,90 triliun. Struktur utang ini didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) yang berkontribusi sebesar 87,02 persen dari total, atau setara dengan Rp 8.387,23 triliun. Sementara itu, sisa utang sebesar Rp 1.250,67 triliun berasal dari berbagai bentuk pinjaman.