faseberita.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) secara tegas mengklarifikasi status koperasi yang sebelumnya beroperasi di lingkungan Kantor Cabang Pematang Siantar. Bank pelat merah ini menegaskan bahwa koperasi tersebut merupakan entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur perseroan, di tengah berjalannya proses hukum terkait aktivitasnya.
Penegasan ini disampaikan sebagai upaya BNI untuk memberikan kejelasan informasi kepada publik sekaligus meluruskan berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat.
Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, menjelaskan bahwa koperasi tersebut memiliki akta pendirian, struktur kepengurusan, dan operasional yang sepenuhnya independen. "Seluruh aktivitas dan kebijakan operasionalnya menjadi tanggung jawab internal pengelola koperasi," tegas Okki, menyoroti pemisahan yang jelas antara bank dan koperasi.
Permasalahan muncul ketika ditemukan adanya indikasi aktivitas yang tidak selaras dengan ketentuan internal koperasi, bahkan mengarah pada dugaan pelanggaran aturan yang berlaku. Situasi ini, ditambah dengan lokasi operasionalnya di masa lalu yang sempat berada di lingkungan kantor BNI, memicu berbagai persepsi di masyarakat.
Sebagai langkah proaktif dan mitigasi risiko, BNI telah memberlakukan kebijakan tegas untuk tidak lagi memperkenankan aktivitas koperasi beroperasi di lingkungan kantor cabangnya. Kebijakan ini bertujuan untuk memperjelas batas kelembagaan dan mencegah potensi kesalahpahaman di kemudian hari, terutama terkait tanggung jawab hukum.
Terkait dengan aktivitas simpanan, BNI menekankan bahwa hubungan hukum sepenuhnya berada pada entitas yang menawarkan dan mengelola produk tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab atas simpanan nasabah berada pada pihak koperasi, bukan pada BNI.
Meski demikian, BNI memastikan bahwa dana nasabah yang tersimpan langsung di BNI tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai standar operasional yang berlaku. Bank ini berkomitmen penuh untuk menjaga kepercayaan nasabah dan kelancaran transaksi perbankan.
BNI juga mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi bank atau otoritas berwenang sebelum memutuskan untuk bertransaksi.
"Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Okki, menegaskan keseriusan BNI dalam menghadapi situasi ini.
Ikuti Kami di Google News: 