faseberita.id – Industri perbankan di Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius terkait meningkatnya ancaman kejahatan siber dan modus penipuan (fraud) yang semakin canggih. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh lembaga perbankan untuk memperketat pengawasan, terutama karena para pelaku kejahatan mulai memanfaatkan celah waktu yang tidak biasa untuk melancarkan aksinya.
Berdasarkan temuan terbaru, para pelaku kejahatan perbankan kini cenderung beraksi pada jam-jam yang tidak wajar, seperti saat larut malam atau pada periode libur panjang. Waktu-waktu tersebut dipilih karena dianggap sebagai masa di mana pengawasan manual mungkin lebih longgar atau aktivitas transaksi normal sedang menurun.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital saat ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan layanan bagi nasabah, namun di sisi lain, hal tersebut membuka ruang bagi pelaku kriminal untuk mengembangkan metode penipuan yang lebih kompleks.
"Sebagian besar kasus fraud yang terjadi belakangan ini dilakukan pada jam-jam yang aneh, yakni saat malam hari dan di masa libur panjang. Inilah yang menjadi perhatian khusus yang kami minta dari pihak perbankan," tegas Dian dalam sebuah forum diskusi perbankan digital baru-baru ini.
Menanggapi ancaman yang terus berevolusi ini, OJK telah menginstruksikan perbankan untuk memperkuat manajemen risiko mereka melalui enam langkah strategis. Langkah pertama adalah penyempurnaan sistem deteksi penipuan atau fraud detection system (FDS). Sistem ini tidak boleh statis, melainkan harus terus diperbarui parameternya agar mampu mengenali pola-pola baru yang digunakan oleh para penipu.
Kedua, bank diwajibkan memperkuat proses Know Your Customer (KYC). Bank tidak boleh lengah dalam mengenali profil nasabahnya. Pemahaman mendalam mengenai profil risiko setiap nasabah harus selalu diperbarui agar bank dapat mendeteksi jika ada aktivitas yang tidak sesuai dengan kebiasaan pemilik rekening.
Ketiga, OJK meminta bank melakukan analisis dan evaluasi berkala terhadap profil serta batasan (limit) transaksi nasabah. Hal ini penting untuk menilai kewajaran sebuah transaksi. Misalnya, bank perlu mempertimbangkan apakah diperlukan penyesuaian limit yang lebih ketat pada akhir pekan atau hari libur guna meminimalisir risiko kerugian.
Langkah selanjutnya mencakup penguatan manajemen risiko terhadap vendor atau pihak ketiga yang terhubung dengan sistem bank, peningkatan kemampuan respons terhadap insiden siber (cyber incident response), serta penyelenggaraan pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan data.
Selain imbauan tersebut, OJK juga telah mengirimkan surat pembinaan resmi kepada pihak perbankan. Dalam surat tersebut, bank diminta untuk segera menghentikan transaksi jika ditemukan adanya anomali atau kejanggalan. Langkah penghentian sementara ini bertujuan agar bank memiliki waktu untuk melakukan klarifikasi kepada nasabah sebelum transaksi tersebut diproses lebih lanjut.
Seluruh instruksi ini merupakan bagian dari penguatan regulasi yang sudah ada, seperti POJK Nomor 11 Tahun 2022 mengenai penyelenggaraan teknologi informasi serta SEOJK Nomor 29 Tahun 2022 tentang ketahanan dan keamanan siber bagi bank umum. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem keuangan digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan terpercaya bagi seluruh masyarakat.
Ikuti Kami di Google News: 
