faseberita.id – Upaya pemerintah untuk menyejahterakan sektor pertanian di Indonesia kini memasuki babak baru. Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) bersama Danantara secara resmi telah melakukan langkah strategis dengan meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk merombak total skema pembiayaan bagi para petani. Fokus utamanya adalah menciptakan akses permodalan yang jauh lebih murah guna memutus belenggu ketergantungan petani terhadap praktik rentenir yang selama ini mencekik ekonomi mereka.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan respons langsung terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani agar mereka tidak lagi terjebak dalam lingkaran setan pinjaman berbunga tinggi dari pihak tidak resmi.
Dalam pertemuan intensif bersama jajaran manajemen BRI, pembahasan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan sudah menyentuh aspek teknis. Hal ini mencakup penyusunan produk pembiayaan yang spesifik, strategi sosialisasi kepada masyarakat desa, hingga persiapan implementasi lapangan yang akan dilakukan secara bertahap.
Salah satu poin paling krusial dalam rencana ini adalah penurunan suku bunga yang sangat drastis. Dony menjelaskan bahwa jika sebelumnya petani seringkali harus menghadapi bunga pinjaman yang sangat mencekik hingga mencapai 48 persen, kini pemerintah mengupayakan bunga tersebut ditekan hingga ke angka 8 hingga 9 persen per tahun.
"Dampaknya terhadap pendapatan petani akan sangat luar biasa. Jika kita menetapkan bunga di angka 9 persen dengan siklus panen dua kali dalam setahun, maka beban bunga per satu siklus hanya berkisar 4,5 persen saja," papar Dony menjelaskan efisiensi biaya yang akan dinikmati petani.
Untuk memastikan penyaluran dana ini tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai ujung tombak. Menariknya, skema ini tidak hanya berupa pemberian uang tunai. Melalui ekosistem Kopdes Merah Putih, pembiayaan dapat disalurkan dalam bentuk natura. Artinya, petani bisa menerima bantuan dalam bentuk input produksi seperti bibit unggul dan pupuk secara langsung.
Langkah pemberian dalam bentuk natura ini bertujuan agar dana yang dikucurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif pertanian dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Dengan demikian, efektivitas modal kerja petani akan lebih terjamin.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah memetakan sekitar 13 ribu Kopdes Merah Putih yang siap menjadi pilot project. Pemilihan koperasi ini dilakukan secara selektif berdasarkan tingkat kesiapan dan hasil pemetaan di lapangan. Pendekatan bertahap ini diambil guna memperkuat sistem pengawasan, menjaga kualitas kredit, serta meminimalisir risiko kredit bermasalah di masa mendatang. Melalui sinergi antara perbankan plat merah dan koperasi desa, diharapkan kemandirian ekonomi petani dapat segera terwujud.
Ikuti Kami di Google News: 
