faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah menyiapkan terobosan regulasi yang akan memberi lampu hijau bagi dana pensiun dapen untuk menjelajah pasar investasi internasional. Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas berbagai persoalan yang pernah membelit sektor investasi dapen di masa lalu sekaligus mencari potensi keuntungan yang lebih optimal.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan panduan komprehensif terkait jenis investasi yang diperbolehkan baik itu saham reksa dana maupun surat berharga. Namun keputusan akhir mengenai alokasi investasi tetap berada di tangan masing-masing penyelenggara program pensiun baik Dana Pensiun Pemberi Kerja DPPK maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan DPLK.
Ogi menambahkan bahwa untuk entitas seperti PT ASABRI dan PT TASPEN terdapat Peraturan Menteri Keuangan PMK khusus yang mengatur arah investasi mereka. Pernyataan ini disampaikan Ogi dalam gelaran Indonesia Pension Fund Summit yang berlangsung di Balai Kartini baru-baru ini.
OJK sendiri telah dilengkapi dengan instrumen canggih bernama "prime instrument" untuk mengawasi setiap pergerakan investasi dapen. Sistem ini memungkinkan OJK memantau secara detail ke mana saja dana pensiun berinvestasi siapa saja kontrapartinya berapa harganya hingga keterlibatan pihak-pihak terkait.
Latar belakang utama di balik izin investasi ke luar negeri ini adalah untuk membuka opsi alternatif imbal hasil yang lebih menjanjikan. Ogi menjelaskan kebijakan ini berfungsi sebagai jaring pengaman jika pilihan investasi di dalam negeri kurang memberikan return yang memadai.
Meskipun demikian OJK menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini akan diawasi dengan sangat ketat. Ogi menekankan bahwa tidak sembarang dana pensiun bisa langsung berinvestasi di pasar global tanpa pengawasan berlapis.
OJK juga tetap berharap agar dana pensiun di Indonesia memprioritaskan pemanfaatan sumber pendanaan dari pasar modal domestik. Pasar dalam negeri dinilai masih memiliki potensi yang cukup besar untuk digarap. Oleh karena itu OJK akan segera merumuskan detail pengaturan kebijakan ini termasuk penetapan batas maksimal atau "cap" guna menghindari risiko investasi yang terlalu tinggi.
Ikuti Kami di Google News: 
