faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan langkah besar dalam merombak struktur industri pasar modal di Indonesia. Melalui kebijakan penguatan kelembagaan, regulator keuangan ini menargetkan terciptanya ekosistem investasi yang lebih sehat, transparan, dan memiliki daya saing tinggi di kancah global. Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sebanyak 192 pelaku usaha telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan penyesuaian melalui penetapan kelompok kegiatan usaha.
Langkah strategis ini melibatkan 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI). Menurut Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan upaya fundamental untuk memperkokoh fondasi industri. Fokus utamanya mencakup penguatan permodalan, perbaikan tata kelola, kualitas kepemilikan, hingga manajemen risiko yang lebih mumpuni.
"Upaya ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membangun pasar modal yang berintegritas. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompleksitas risiko yang mereka hadapi," ujar Wahyu dalam keterangan resminya.
Berdasarkan data yang dihimpun, peta kekuatan industri mulai terlihat jelas melalui pengelompokan ini. Dari total 107 Perusahaan Efek yang berkomitmen, mayoritas sebanyak 74 perusahaan memilih masuk dalam kelompok Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3. Sementara itu, 22 perusahaan memilih PEKU 2, dan 11 perusahaan lainnya berada di kelompok PEKU 1.
Di sektor pengelolaan dana, dari 85 Manajer Investasi yang telah merespons, sebanyak 70 perusahaan memilih Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2, sedangkan 15 perusahaan lainnya memilih MIKU 1. Pengelompokan ini merupakan implementasi langsung dari POJK Nomor 3 Tahun 2026 dan POJK Nomor 5 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bagi perusahaan efek dan manajer investasi.
OJK memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk melakukan transformasi ini secara bertahap. Masa transisi telah disediakan hingga April 2029 agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan permodalan dan tata kelola yang telah ditetapkan. Selama periode ini, OJK akan melakukan pengawasan ketat serta berkoordinasi dengan pemegang saham dan asosiasi industri untuk memastikan proses berjalan lancar.
Tak hanya soal pengelompokan, OJK juga mempertegas komitmennya dalam penegakan hukum. Bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, regulator tidak hanya akan memberikan sanksi administratif, tetapi juga mewajibkan adanya pembenahan internal secara menyeluruh. Hal ini mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, hingga evaluasi mendalam terhadap penyebab pelanggaran agar tidak terulang kembali.
Melalui reformasi besar-besaran ini, OJK berharap kepercayaan investor domestik maupun global terhadap pasar modal Indonesia semakin meningkat, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi para investor ritel.
Ikuti Kami di Google News: 
