faseberita.id – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menunjukkan komitmen serius dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Langkah nyata ini terlihat dari masifnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan yang mencatatkan angka fantastis. Hingga tanggal 10 November 2026, realisasi pembiayaan program ini telah menembus angka Rp29,6 triliun, atau setara dengan 70,98 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa dana jumbo tersebut dialokasikan untuk dua pilar utama, yakni penguatan ekosistem bisnis sektor perumahan dan pemenuhan kebutuhan hunian langsung bagi masyarakat. Strategi ini dirancang agar roda ekonomi di sektor konstruksi tetap berputar sekaligus menjawab tantangan kebutuhan rumah bagi rakyat kecil.
Dalam rinciannya, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp10 triliun untuk menyokong ekosistem usaha di sektor perumahan. Dana tersebut terbagi ke dalam beberapa pos penting, di antaranya Rp5,83 triliun untuk pengembang perumahan, Rp3,16 triliun bagi pedagang bahan bangunan, serta Rp1,18 triliun untuk para penyedia jasa konstruksi. Dukungan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pembangunan dari hulu hingga ke hilir.
Tak hanya menyasar pelaku usaha, fokus utama pemerintah juga tertuju pada masyarakat luas. Berdasarkan data yang dirilis, pembiayaan untuk masyarakat mencakup renovasi sekitar 95,37 ribu rumah dengan nilai Rp14,25 triliun. Selain itu, terdapat alokasi untuk pembelian 11 ribu rumah senilai Rp3,15 triliun, serta pembangunan 10 ribu rumah baru dengan nilai Rp2,02 triliun. Secara keseluruhan, program ini telah menyentuh sekitar 117 ribu unit rumah dengan total nilai pembiayaan masyarakat mencapai Rp19,43 triliun.
"Jika seluruhnya digabungkan, baik untuk ekosistem usaha maupun kebutuhan langsung masyarakat, totalnya mencapai sekitar Rp30 triliun," ungkap Maruarar saat memberikan keterangan di Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, peran perbankan menjadi kunci utama. Maruarar memberikan apresiasi khusus kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang menjadi motor penggerak utama dengan penyaluran mencapai Rp13,5 triliun. Secara geografis, penyaluran kredit ini paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan Jawa Tengah memimpin sebesar Rp6,7 triliun, disusul Jawa Timur Rp4,8 triliun, dan Jawa Barat Rp4,6 triliun.
Lebih lanjut, Menteri PKP menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perbankan. Ia menuntut agar skema bunga rendah benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM, bukan hanya dinikmati oleh korporasi besar. Maruarar mendorong agar akses modal bagi usaha kecil dipermudah, termasuk skema pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga ringan sebesar 0,5 persen per bulan.
"Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai UMKM dibebani bunga tinggi, sementara pengusaha besar mendapatkan bunga rendah. Kita ingin pelaku usaha kecil bisa berkembang tanpa tercekik biaya pinjaman," pungkasnya dengan tegas.
Ikuti Kami di Google News: 
