faseberita.id – Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil langkah strategis yang sangat signifikan dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), pemerintah telah memperkuat struktur permodalan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna menjalankan mandat besar sebagai pengendali utama ekspor sumber daya alam (SDA) di tanah air.
Langkah besar ini ditandai dengan penguatan modal perusahaan yang dilakukan pada 25 Mei 2026. Dalam kebijakan terbaru tersebut, modal dasar DSI kini telah ditingkatkan menjadi angka fantastis, yakni Rp4 triliun, dengan modal disetor mencapai Rp1 triliun. Penambahan modal ini dipandang sebagai fondasi krusial agar perusahaan memiliki daya tawar dan kapasitas finansial yang mumpuni dalam mengelola komoditas strategis negara.
Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, menjelaskan bahwa struktur kepemilikan DSI dirancang secara khusus untuk menjamin kepentingan negara. Saat ini, Danantara memegang kendali mayoritas dengan menguasai 99% saham Seri B. Sementara itu, BP BUMN memegang 1% saham Seri A yang berfungsi sebagai golden share. Keberadaan golden share ini sangat vital karena bertindak sebagai perwakilan negara dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.
"Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ini bukan sekadar pembentukan perusahaan biasa, melainkan mandat langsung dari Presiden. Ini adalah perintah negara untuk mengamankan serta menjaga kedaulatan kita dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia," tegas Aminuddin dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
DSI memikul tanggung jawab yang sangat berat namun krusial. Perusahaan ini telah ditetapkan sebagai BUMN yang akan bertindak sebagai perantara tunggal untuk ekspor tiga komoditas utama yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, yaitu kelapa sawit, baja dan besi, serta batu bara. Dengan peran sebagai perantara tunggal, pemerintah berharap arus keluar komoditas ini dapat lebih terkontrol, memberikan nilai tambah maksimal bagi negara, dan mencegah kebocoran pendapatan negara.
Secara legal, operasional DSI berpijak pada landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengelolaan Ekspor. Regulasi ini memberikan mandat penuh kepada BUMN untuk mengambil peran sentral dalam mekanisme perdagangan internasional komoditas strategis tersebut.
Guna memastikan perusahaan ini berjalan secara profesional dan transparan, para pemegang saham telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat tersebut bertujuan untuk menunjuk jajaran direksi dan dewan komisaris yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya. Seluruh langkah strategis ini telah dituangkan secara sistematis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) DSI untuk tahun anggaran 2026.
Selain penguatan di sisi perusahaan, pemerintah juga memastikan dukungan sektor perbankan. Aminuddin menambahkan bahwa lima bank milik Himbara telah ditunjuk untuk mendukung kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA. Hal ini dilakukan agar seluruh mekanisme keuangan dari hasil ekspor sumber daya alam dapat terkelola dengan baik dan kembali memperkuat cadangan devisa negara. Melalui langkah terintegrasi ini, Indonesia optimis dapat mengoptimalkan potensi kekayaan alamnya demi kesejahteraan rakyat.
Ikuti Kami di Google News: 
