News  

Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat

admin
Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat

faseberita.id – Kabar baik bagi masyarakat yang seringkali merasa kesulitan saat menghadapi perselisihan dengan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara resmi memperkuat sistem perlindungan konsumen dengan memperluas jangkauan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Langkah strategis ini kini mencakup sektor sistem pembayaran, sebuah area yang sangat dekat dengan aktivitas ekonomi harian masyarakat digital saat ini.

Perluasan wewenang ini merupakan hasil dari penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama antara OJK dan BI. Kerja sama ini dirancang untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid dalam menangani berbagai sengketa, baik yang berkaitan dengan jasa keuangan konvensional maupun sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia.

Solusi Baru Sengketa Keuangan Masyarakat
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian masalah secara proaktif. Dengan adanya perluasan ini, diharapkan kerugian yang dialami oleh masyarakat dapat diminimalisir melalui jalur yang lebih efisien.

Dicky juga menekankan bahwa setiap laporan atau pengaduan dari konsumen tidak boleh dianggap sebagai beban semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi krusial bagi industri. Menurutnya, pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan setiap masukan untuk memperbaiki kualitas produk, layanan, hingga perilaku bisnis mereka. Ia mengingatkan agar industri tidak hanya fokus pada inovasi yang cepat, tetapi juga harus dibarengi dengan kecepatan dalam memberikan perlindungan kepada nasabah.

"Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan," ujar Dicky dalam keterangan resminya.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa petunjuk pelaksanaan bersama ini akan memperkuat koordinasi antar-otoritas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ekosistem perlindungan konsumen yang terintegrasi, mulai dari tahap pencegahan risiko hingga penyelesaian sengketa yang adil.

Sebagai informasi, LAPS SJK sendiri telah beroperasi sejak awal tahun 2021. Lembaga ini menawarkan solusi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Perluasan wewenang ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dalam praktiknya, konsumen tetap disarankan untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu melalui mekanisme internal perusahaan atau Internal Dispute Resolution (IDR). Jika kesepakatan tidak tercapai, barulah konsumen dapat menempuh jalur External Dispute Resolution (EDR) melalui LAPS SJK atau melalui jalur pengadilan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa keuangan di Indonesia.

Ikuti Kami di Google News:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *