faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan langkah besar untuk merombak wajah industri keuangan di Indonesia. Melalui sebuah agenda reformasi struktural ambisius bertajuk "Raising the Bars" untuk periode 2025–2028, lembaga pengawas keuangan ini berkomitmen membangun ekosistem yang jauh lebih sehat, tangguh, dan mampu mengembalikan kepercayaan penuh dari masyarakat.
Langkah strategis ini dipaparkan langsung oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam sebuah diskusi bersama awak media di Bali pada Selasa (17/11/2026). Dalam pemaparannya, Ogi menekankan bahwa transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya fundamental untuk memperkuat fondasi sektor asuransi, penjaminan, dan dana pensiun di tanah air.

OJK telah menyusun lima pilar utama dalam agenda reformasi ini. Pertama, penguatan aspek permodalan dan ketahanan finansial. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan ekuitas minimum secara bertahap serta penerapan sistem New Risk-Based Capital (New RBC). Selain itu, perusahaan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat pada akhir tahun 2026.
Pilar kedua berfokus pada perbaikan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko. OJK ingin memastikan setiap pelaku industri menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi melalui pengawasan berbasis risiko yang lebih ketat.
Selanjutnya, pilar ketiga dan keempat menyasar aspek perlindungan konsumen dan pemulihan kepercayaan publik. OJK akan memperketat transparansi informasi produk agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa terjebak oleh layanan yang tidak jelas. Mekanisme penyelesaian sengketa juga akan diperkuat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Hal ini bertujuan agar setiap keluhan nasabah dapat ditangani secara profesional dan adil.
Pilar terakhir adalah penyelarasan dengan standar global. Indonesia berupaya agar industri keuangan domestik mampu bersaing di kancah internasional dengan mengadopsi standar akuntansi IFRS 17 atau PSAK 117, serta memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional seperti OECD dan IAIS.
Rencana besar ini akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2025, fokus utama adalah persiapan implementasi PSAK 117 dan sistem permodalan baru. Memasuki tahun 2026, perusahaan asuransi ditargetkan telah memenuhi standar ekuitas minimum tahap pertama, yakni sebesar Rp250 miliar, sementara perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar.
Puncaknya, pada tahun 2027 hingga 2028, OJK menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) sudah beroperasi secara penuh. Dengan adanya skema penjaminan ini, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi merasa khawatir akan keamanan dana mereka. Melalui rangkaian reformasi ini, OJK optimis industri PPDP Indonesia akan tumbuh menjadi sektor yang kompetitif dan memiliki integritas tinggi di mata dunia.







