faseberita.id – Raksasa konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), tengah menyiapkan langkah strategis yang akan menentukan arah masa depan perusahaan. Melalui keterbukaan informasi terbaru, emiten konstruksi ini mengumumkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang semula dijadwalkan pada pertengahan November 2026.
Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pertemuan penting tersebut kini dijadwalkan ulang untuk digelar pada 4 Desember 2026. Rapat akan dilaksanakan secara luring di ADHI Tower Lantai 16, kawasan Cawang, Jakarta Timur, mulai pukul 14.00 WIB. Tak hanya itu, manajemen juga menyediakan fasilitas pertemuan daring melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) guna memudahkan para pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik.
Agenda utama yang menjadi sorotan tajam para investor adalah rencana divestasi atau pelepasan kepemilikan saham ADHI pada PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Langkah ini bukan sekadar transaksi biasa, melainkan bagian dari skema restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan terbuka yang berada di bawah kendali pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Secara regulasi, rencana divestasi ini sebenarnya masuk dalam kategori pengecualian kewajiban persetujuan RUPS, sebagaimana yang telah diatur dalam POJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Meski demikian, sebagai bentuk transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), manajemen ADHI memilih untuk tetap meminta mandat dan persetujuan resmi dari para pemegang saham dalam forum RUPSLB mendatang.
Selain isu pelepasan saham di proyek jalan tol Jogja-Solo, terdapat agenda krusial lainnya yang akan dibahas. ADHI akan mengajukan permohonan persetujuan terkait perubahan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Perubahan ini menjadi sangat sensitif karena alokasi dana yang baru berbeda dari rencana awal yang tertuang dalam prospektus maupun keputusan RUPS sebelumnya. Mengingat nilai perubahan tersebut melampaui ambang batas 10 persen dari total dana hasil penawaran umum, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2025, persetujuan pemegang saham menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
Bagi para investor yang ingin memberikan suara dalam pengambilan keputusan strategis ini, hak hadir diberikan kepada mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau pemilik saham pada catatan saldo rekening efek di KSEI hingga penutupan perdagangan pada Rabu, 11 November 2026, pukul 16.00 WIB. Keputusan yang diambil dalam rapat ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap struktur permodalan dan portofolio bisnis ADHI ke depannya.
Ikuti Kami di Google News: 
