faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia dengan menjatuhkan sanksi berat terkait kasus Penawaran Umum Saham (IPO) PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Perusahaan milik konglomerat ternama Prajogo Pangestu ini menjadi sorotan setelah ditemukan adanya praktik manipulasi dalam proses pemesanan sahamnya.
Dalam sebuah langkah penegakan hukum yang serius, OJK secara resmi menyerahkan surat sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan pasar modal. Proses penyerahan sanksi ini dilakukan secara langsung oleh Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Khoirul Muttaqien.
Menariknya, dalam agenda penyerahan sanksi tersebut, OJK juga menggandeng pihak kepolisian. Kehadiran Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI, Kombes Pol. Suhasto, menunjukkan adanya koordinasi yang sangat erat antara regulator keuangan dan aparat penegak hukum. Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana di sektor pasar modal yang seringkali bersifat kompleks.
Berdasarkan temuan investigasi OJK, terdapat praktik pengaburan identitas yang dilakukan dalam proses pemesanan saham CUAN. Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengendali perusahaan diduga sengaja menyembunyikan identitas asli mereka agar bisa mendapatkan penjatahan saham dalam jumlah yang sangat besar. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menyesatkan pasar.
Akibat dari praktik tersebut, terjadi konsentrasi kepemilikan saham yang sangat tinggi pada sekelompok pihak tertentu saja. Hal ini berdampak negatif pada likuiditas pasar, karena jumlah saham yang beredar di publik menjadi sangat terbatas, sehingga dapat mengganggu mekanisme perdagangan yang wajar.
OJK tidak main-main dalam menjatuhkan hukuman. Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 miliar dijatuhkan kepada TC Pte Ltd atas pelanggaran Pasal 107 UUPM yang telah diubah. Selain itu, dua Anggota Bursa, yakni PT HPS dan PT BDS, juga dikenakan sanksi administratif berupa denda. Tidak hanya itu, satu orang Direktur dari PT HPS juga harus menanggung konsekuensi berat berupa pembekuan izin wakil penjamin emisi efek selama tiga bulan.
OJK menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Dengan adanya sanksi yang berat, diharapkan muncul efek jera bagi pelaku pasar lainnya agar tidak melakukan praktik serupa di masa depan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun mancanegara, terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia. OJK berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan guna memastikan perlindungan optimal bagi seluruh investor dan menjaga daya saing pasar modal di kancah internasional.
Ikuti Kami di Google News: 
