faseberita.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen memicu gelombang kewaspadaan di sektor perbankan nasional. Langkah yang diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) November 2026 ini, yang menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dari level sebelumnya 5,75 persen, diprediksi akan membawa dampak berantai bagi industri keuangan dan para debitur.
Kenaikan suku bunga ini menjadi sinyal kuat bagi perbankan untuk bersiap menghadapi perubahan struktur biaya. Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Lani Darmawan, mengungkapkan bahwa kebijakan moneter terbaru ini akan memberikan tekanan langsung pada biaya dana atau cost of fund (cof). Menurutnya, kondisi ini akan memicu persaingan yang lebih ketat antarbank dalam memperebutkan likuiditas atau dana masyarakat.

"Dengan kenaikan BI rate ke 6%, maka dipastikan cof tetap akan tinggi serta perebutan likuiditas tetap tinggi," ujar Lani saat memberikan keterangan kepada faseberita.id. Meski demikian, ia memastikan bahwa kondisi likuiditas di CIMB Niaga saat ini masih dalam kategori sehat, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) yang terjaga di angka 88% hingga 89%.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Perencanaan Bisnis PT Bank Sahabat Sampoerna, Henky Suryaputra, juga mengakui bahwa meskipun likuiditas perbankan secara umum masih aman, terdapat risiko terhadap profitabilitas. Henky menyoroti potensi penurunan net interest margin (NIM) sebagai dampak dari penyesuaian suku bunga.
"Dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia, bank akan melakukan peninjauan kembali terhadap suku bunga kredit kepada nasabah, di mana hal ini akan berdampak pada NIM bank," jelas Henky. Hal ini mengindikasikan bahwa nasabah yang memiliki cicilan dengan bunga mengambang (floating rate) kemungkinan besar akan merasakan kenaikan beban bunga dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani, memandang kebijakan BI ini sebagai langkah strategis yang terukur. Menurutnya, kenaikan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membentengi ekonomi domestik dari gejolak pasar keuangan global. Stabilitas makroekonomi dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesehatan industri perbankan secara jangka panjang.
Secara fundamental, industri perbankan Indonesia sebenarnya masih berada dalam posisi yang cukup tangguh. Data per September 2026 menunjukkan pertumbuhan kredit mencapai 13,26% secara tahunan dengan nilai Rp9.245 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh positif sebesar 8,22% mencapai Rp10.492 triliun. Kualitas aset juga dinilai masih terkendali dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross di level 2,07%.
Aviliani mengingatkan bahwa meskipun perbankan memiliki modal yang kuat, pertumbuhan kredit yang melampaui pertumbuhan DPK harus dikelola dengan sangat hati-hati. Pengelolaan likuiditas yang pruden sangat diperlukan agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ia menambahkan bahwa transmisi kenaikan suku bunga tidak akan terjadi secara seragam di seluruh bank, karena setiap lembaga memiliki struktur pendanaan dan profil risiko yang berbeda-beda.







