faseberita.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah bersiap melakukan transformasi besar-besaran melalui langkah demutualisasi. Langkah strategis ini diprediksi akan mengubah peta kepemilikan di bursa saham tanah air secara fundamental. Jika selama ini kepemilikan saham BEI identik dengan perusahaan sekuritas, ke depannya pintu akan terbuka lebar bagi pihak luar atau non-anggota bursa untuk turut serta menjadi pemilik saham.
Perubahan ini menandai berakhirnya era di mana status sebagai pelaku perdagangan dan status sebagai pemilik bursa harus berjalan beriringan. Melalui proses demutualisasi, kedua peran tersebut akan dipisahkan secara tegas. Hal ini memberikan fleksibilitas baru bagi ekosistem pasar modal Indonesia agar lebih dinamis dan inklusif.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 88 anggota bursa yang juga memegang saham di BEI, dengan total keseluruhan pemegang saham mencapai 92 entitas. Namun, dengan skema baru ini, aturan main akan berubah total. Perusahaan yang ingin mendaftar sebagai anggota bursa tidak lagi memiliki kewajiban untuk membeli saham BEI.
"Nanti jika ada perusahaan yang ingin menjadi anggota bursa, mereka bisa mendaftar tanpa harus menjadi pemegang saham. Karena sekarang tidak lagi digabung (bundle), dua hal ini sudah terpisah antara pemegang saham dan anggota bursa," ungkap Irvan dalam keterangannya kepada awak media.
Sebaliknya, pihak yang ingin berinvestasi atau menjadi pemegang saham di BEI juga tidak harus memiliki status sebagai anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Hal ini membuka peluang bagi investor institusi lain untuk masuk dan memperkuat struktur permodalan bursa.
Keputusan bersejarah ini telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, para pemegang saham telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan guna menyesuaikan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan undang-undang yang berlaku.
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa perubahan AD/ART ini merupakan fondasi hukum utama bagi transformasi bursa. Perubahan tersebut akan berlaku efektif setelah mendapatkan lampu hijau dari OJK dan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Secara teknis, demutualisasi mengubah model bursa dari sistem mutual—di mana bursa dimiliki oleh para anggotanya sendiri—menjadi bentuk perseroan dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka. Dengan pemisahan fungsi perdagangan dan fungsi kepemilikan, tata kelola bursa diharapkan menjadi lebih profesional dan transparan.
Selain membahas demutualisasi, RUPSLB tersebut juga menyetujui penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan per Juni 2026, serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk tahun buku 2027. Langkah ini menunjukkan bahwa BEI tengah bersiap menyongsong tahun-tahun mendatang dengan struktur organisasi yang lebih kuat dan modern.







