faseberita.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara mengejutkan melontarkan pernyataan tegas terkait isu penurunan status bursa saham Indonesia oleh MSCI. Lembaga penyedia indeks global tersebut memberikan sinyal bahwa pasar modal Indonesia berpotensi mengalami penurunan kelas, yang jika benar terjadi, dapat berdampak signifikan terhadap aliran modal asing di tanah air.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan rasa heran atas penilaian yang diberikan oleh MSCI. Menurutnya, jika merujuk pada hasil tinjauan bulan Juni lalu, performa pasar modal Indonesia sebenarnya menunjukkan tren yang sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Indonesia berhasil unggul dalam 16 dari total 18 indikator penilaian yang ditetapkan untuk negara-negara pasar berkembang (emerging market).
"Kami melihat secara umum hasil tinjauan mereka sendiri pada Juni lalu menunjukkan bahwa Indonesia unggul di 16 dari 18 indikator dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Hasil ini sangat positif," ujar wanita yang akrab disapa Kiki tersebut saat memberikan penjelasan dalam Sidang Kabinet Perdana di Istana Negara.
Namun, di balik capaian positif tersebut, MSCI justru mengeluarkan peringatan keras dari markas mereka di New York. Ancaman yang diberikan tidak main-main; Indonesia tidak hanya berisiko turun ke kategori pasar perbatasan (frontier market), tetapi juga bisa merosot hingga ke status pasar mandiri (stand-alone market).
Kekhawatiran utama MSCI terletak pada beberapa aspek krusial dalam struktur pasar modal kita, yakni rendahnya jumlah saham yang beredar di publik (free float), tingkat keterbukaan kepemilikan saham, serta konsentrasi kepemilikan saham yang dinilai terlalu tinggi pada pihak-pihak tertentu. MSCI menyatakan akan membuka ruang konsultasi pada November mendatang jika perbaikan yang dilakukan pasar Indonesia dianggap belum memenuhi standar yang mereka tetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Kiki memberikan pembelaan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara-negara lain. Ia menegaskan bahwa dari sisi transparansi, Indonesia justru jauh lebih ketat. Di Indonesia, kepemilikan saham wajib diungkapkan sejak mencapai ambang batas 1%, sementara di banyak negara lain, batas minimal pengungkapan bisa mencapai di atas 5%.
Selain itu, aturan mengenai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Indonesia juga sangat protektif terhadap publik. Perusahaan yang melantai di bursa diwajibkan menyediakan porsi saham untuk masyarakat antara 15% hingga 25%. OJK juga menekankan bahwa mereka memiliki sistem klasifikasi investor yang sangat detail, yakni mencapai 39 tipe, yang mana tingkat kerincian ini tidak dimiliki oleh banyak negara lain.
Perubahan klasifikasi oleh penyedia indeks seperti MSCI, FTSE Russell, maupun Bloomberg Index merupakan hal yang sangat sensitif bagi pasar modal. Hal ini dikarenakan manajer investasi global menggunakan indeks-indeks tersebut sebagai kompas utama dalam menentukan ke mana dana kelolaan mereka akan dialirkan. Jika status Indonesia turun, risiko keluarnya dana asing dari pasar saham domestik menjadi ancaman nyata yang harus segera dimitigasi oleh regulator.
Ikuti Kami di Google News: 
