faseberita.id – Publik mungkin bertanya-tanya setelah obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI senilai Rp 2183 triliun resmi dilunasi Apakah ini berarti pemerintah Indonesia kini bebas dari utang kepada Bank Indonesia Menteri Keuangan Suahasil Nazara punya jawaban tegas yang mungkin mengejutkan Pelunasan tersebut bukan berarti seluruh kewajiban pemerintah kepada bank sentral telah berakhir
Suahasil menjelaskan bahwa yang telah tuntas hanyalah ikatan utang terkait penanganan krisis BLBI yang telah berlangsung 27 tahun. Namun ia menegaskan pemerintah tetap menerbitkan surat utang negara yang sebagian besar diserap oleh pasar keuangan domestik. Menariknya sebagian dari surat berharga tersebut juga dimiliki oleh Bank Indonesia. Kepemilikan ini bukan tanpa alasan melainkan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan moneter sesuai mandat undang-undang.
Pelunasan obligasi BLBI senilai Rp 2183 triliun ini memang menjadi tonggak sejarah menandai berakhirnya satu babak panjang dalam hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah terkait penanganan krisis yang telah berlangsung 27 tahun. Namun Suahasil memastikan bahwa langkah ini sama sekali tidak menghilangkan hak tagih pemerintah terhadap para debitur BLBI yang masih memiliki kewajiban. "Ini adalah langkah yang harus terus kita jalankan" tegasnya seperti dikutip faseberita.id.
Lalu bagaimana dengan upaya penagihan sisa aset BLBI setelah Satgas BLBI mengakhiri masa tugasnya pada akhir tahun 2024 Suahasil menjelaskan bahwa proses penagihan kini telah diinstitusionalisasikan. Kementerian Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara PUPN di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN kini menjadi ujung tombak dalam melanjutkan upaya pengembalian aset negara. Landasan hukumnya pun diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintah PP Nomor 4 Tahun 2026 yang dirancang untuk memaksimalkan pemulihan aset-aset tersebut.
Berbagai strategi pengejaran aset terus diintensifkan dan akan ditingkatkan. "Ada banyak cara Jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk ya penagihan aktif Kemudian teman-teman di DJKN banyak melakukan apa namanya pemancangan penyitaan ya" ungkap Menkeu Suahasil. Tidak hanya itu Aparat Penegak Hukum APH dan lembaga terkait lainnya juga turut dilibatkan secara aktif untuk melacak serta mengamankan aset-aset yang masih tersebar.
Suahasil menegaskan seluruh dana yang berhasil dikumpulkan dari hasil penagihan para obligor BLBI ini tidak akan menguap begitu saja. Sebaliknya dana tersebut akan disetorkan kembali ke kas negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Tujuannya jelas untuk dimanfaatkan secara langsung demi kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. "Kita berharap bahwa kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar Dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk betul-betul kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN" pungkasnya.
Ikuti Kami di Google News: 
